PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keuangan yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan RI secara virtual.

Kegiatan ini sekaligus penyerahan piagam penghargaan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tata kelola keuangan sebanyak lima kali secara berturut-turut.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Pemkab Purwakarta mendapatkan raihan opini WTP 5 kali berturut-turut oleh BPK-RI Provinsi Jawa Barat.

Didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Asisten Daerah 1, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemkab Purwakarta.

“Saya sebagai bupati berterima kasih kepada semua pihak, kepala OPD, pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, dan khususnya kepada BKAD beserta jajaran yang terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan Pemkab Purwakarta. Alhamdulillah WTP ini merupakan salah satu indikator untuk kita dalam menerima anggaran tambahan, yaitu Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11,9 milliar, dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk di Kabupaten Purwakarta,” ujar Anne saat mengikuti Rakernas Keuangan di Bale Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Selasa (22/9/2020).

Selanjutnya DID ini akan digunakan untuk perbaikan pasar-pasar tradisional yang ada di Purwakarta. Seperti Pasar Citeko, Pasar Leuwipanjang, kemudian Pasar Wanayasa yang merupakan penopang perekonomian masyarakat Purwakarta.

“Tidak lupa, kita akan mendorong pelaku usaha UMKM di Purwakarta dengan memberikan stimulus, dan memberikan bantuan baik itu berupa sarana dan pra-sarananya,” katanya.

Selain dari sektor ekonomi, di sektor kesehatan Pemkab melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun 3 unit Saung Ambu.

“3 Saung Ambu nantinya akan dibangun di Kecamatan Maniis yaitu di Desa Cirama Hilir, di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu, kemudian Desa Cihanjawar Kecamatan Bojong yang dilengkapi dengan adanya dokter, perawat dan bidan yang berjaga di sana selama 24 jam. Pada intinya Penghargaan WTP ini harus berdampak terhadap pembangunan di Purwakarta,” ujar Anne.

Kepala BKAD Purwakarta Norman Nugraha menambahkan, terkait pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa lebih baik lagi. Mengingat, raihan WTP ini merupakan implikasi terhadap DID yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Karena tadi seperti yang disampaikan ibu bupati, ketika kita mendapatkan raihan WTP, implikasinya yaitu terhadap DID yang sangat kita butuhkan saat ini. DID itu merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang mempunyai atau memiliki keunggulan dalam pengelolaan keuangan, salah satunya dengan raihan opini WTP,” ucapnya.

Ia berharap, implikasi pembangunan Pemkab Purwakarta saat ini dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta.

“Alhamdulillah dengan raihan lima kali WTP secara berturut-turut, mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan DID kembali dari pemerintah pusat. Kemudian implikasi pembangunan yang diharapkan secara langsung dapat berdampak terhadap masayarakat kaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” demikian Norman.(dik)