Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.ISTIMEWA

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Dua pelajar SMK swasta berinisial My (17) dan Ad (17) diamankan Polres Purwakarta karena terlibat perkelahian dengan sesama pelajar SMK swasta RH (16) dan RR (16) di Jalan Raya Warung Kadu Kecamatan Pasawahan Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (18/11/2016) lalu.

Keduanya dijerat dengan Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya. Dedi sempat mengeluarkan dua surat keputusan, yakni SK bernomor 421.5/Kep-297-Disdikpora/2014 dan SK bernomor 421.3/Kep-792-Disdikpora/2015.

Kedua surat tersebut masing-masing tentang pelarangan penerimaan peserta didik baru bagi sekolah yang pelajarnya sering terlibat tawuran dan tentang pencabutan izin operasional SMK swasta yang pelajarnya sering terlibat tawuran.

“SK itu akhirnya kandas karena ada pembatalan di PTUN. Dulu sebelum SK itu dibatalkan gak ada itu tawuran, sekarang pasca pembatalan marak lagi,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11/2016).

Akibat peristiwa perkelahian yang mengakibatkan salah satu korban harus mengalami amputasi kaki, pengangkatan ginjal dan limpa tersebut, Dedi mengaku menerima kembali banyak keluhan dari masyarakat.

Bahkan secara kritis, beberapa diantaranya menanyakan kelanjutan kebijakan pencabutan izin operasional sekolah yang dimaksud.

“Banyak laporan masuk, saya jawab, silakan saja tanyakan kepada PTUN,” ungkap Dedi dengan mimik kecewa.

Salah satu sopir angkot yang kendaraannya kerap ditumpangi siswa SMK swasta, Asep (38) mengaku lega dengan kebijakan Bupati Dedi. Dia merasa aman dan tidak lagi was-was saat mengangkut siswa SMK yang dikenal bandel tersebut.

“Dulu tenang Pak, karena Pak Bupati mengultimatum pihak sekolahnya, imbasnya ke anak-anak sekolahnya pun takut sekolahnya dibubarkan. Kalau sekarang pasca pembatalan PTUN jadi was-was lagi,” ujar sopir angkot trayek Sadang-Simpang tersebut.

Dicky Zulkifly