Bukan hanya layanan pemerintahannya yang disayangkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, dinilai buruk di wilayah sarana prasarana fisik yang ada. Saat ini mulai disoal kondisi fisik gedung Pemkab Bandung Barat yang tak mengedepankan kualitas. Padahal, seperti diketahui sekelas pemerintah daerah, infrastruktur fisik penunjang roda pemerintahan mesti diprioritaskan.
Di sisi lain, saat ditilik di balik regulasi anggaran yang ada, rupanya keuangan Pemkab Bandung Barat lebih besar berkutat di wilayah dan sektor belanja tidak langsung. Semisal gaji aparatur sipil negara, belanja kendaraan dinas sampai pengadaan fisik dan jasa pemerintahan. Alhasil, anggaran yang diposkan pada sektor infrastruktur dan suprastruktur daerah terbengkalai.
Mulai jadi sorotan. Kualitas Gedung B Pemkab Bandung Barat saat ini dipertanyakan kualitas bangunannya. Ada apa sebetulnya dengan para pemangku kebijakan di Pemkab Bandung Barat?
Asisten Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat Maman Sulaiman mengungkapkan, saat ini gedung B dan C masih dalam pemeliharaan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan PT Amarta Karya. Sesuai kontrak kerja yang dibuat, gedung berlantai empat tersebut masih dalam pemeliharaan kontraktor selama enam bulan ke depan atau sampai 16 Mei 2016.
Seperti diketahui anggaran untuk membiayai pembangunan gedung perkantoran berasal dari APBD Kabupaten Bandung Barat tahun jamak yakni anggaran 2013 dan 2014 dengan total Rp132.894.759.000 (jika dibulatkan Rp132,9 miliar, red). “Selama masa pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab kontraktor,” terang Maman.
Seperti dilansir dari salah satu media online Jawa Barat, kondisi Gedung B tepat di lantai 4 yang dilengkapi dengan ruang serba guna (ballroom, red) dengan memiliki kapasitas atau daya tampung 600 orang sudah banyak yang rusak bahkan atap di bagian atas bolong.
Rudi Tarzimi (35), warga yang kebetulan mengujungi kantor Pemkab beranggapan, seharusnya gedung yang baru selesai belum lama ini kualitasnya harus tetap baik dan tidak mudah rusak.
“Tadinya saya tidak memperhatikan, tapi kebetulan lagi ada keperluan dan main keliling melihat ada atap yang bolong cukup besar. Jadi merusak pemandangan juga, apalagi disini tempat salah satu acara, yang biasanya tamu-tamu dari luar Pemkab itu datang,” papar Rudi di Pemkab Bandung Barat, Selasa (22/3/2016).
Ketua Komisi III bidang pekerjaan umum dan infsratruktur DPRD Kabupaten Bandung Barat, Tatang Gunawan menyesalkan, gedung yang baru selesai dibangun ini justru masih banyak kekurangan. Seperti halnya di setiap lantai gedung tepatnya di bagian pinggir gedung tidak dilakukan pemasangan keramik. Menurutnya hal tersebut akan berdampak pada kualitas bangunan terutama pada musim hujan seperti ini.
“Nanti air itu bisa rembes ke bawah dan lama-lama bisa rusak. Model seperti ini sangat salah, harusnya di pasang keramik,” tegas Tatang, menilai kualitas yang ada di lembaga eksekutif.
Tatang menambahkan, jika memang pemasangan keramik tidak ada dalam kontrak, tentu harus dianggarkan kembali agar dalam pemeliharaan ke depan bisa dibangun keramik. Selain memberikan keamanan pada bangunan, keramik ini juga akan berdampak pada keindahan gedung. “Lihat saja semua lantai di setiap pinggirnya tidak ada pemasangan keramik,” tilai Tatang.
Ia juga berharap, keberadaan gedung B dan C yang saat ini sudah dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat agar tetap dijaga dengan kondisi yang baik tanpa adanya kerusakan. Sebab, gedung ini merupakan aset yang harus dipelihara.
“Kalau ada yang rusak, retak-retak, bolong atau apapun itu, kami mempertanyakan kenapa bisa rusak seperti itu. Padahal, pembangunannya baru juga selesai di akhir tahun lalu,” katanya.(ist/pjk/dzi)
