Musda Apdesi Purwakarta Dinilai Cacat Hukum
Foto : Ilustrasi.ISTIMEWA
PURWAKARTA, headlinejabar.com
Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dinilai abai terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Musda dalam rangka memilih Ketua Apdesi Purwakarta selain ditengarai cacat hukum, pelaksanaannya dipandang tak memenuhi kuorom.
Para kepala desa pun menyesalkan proses pemilihan Ketua Apdesi yang tak mengindahkan kaidah demokrasi.
“Suksesi Ketua Apdesi berbau politik untuk kepentingan Pilkada Purwakarta 2018 kelompok tertentu,” ujar kades yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (16/2/2017).
Menurutnya, proses pemilihan langsung ini pun seperti menggunting dalam lipatan. Pasalnya, kepengurusan Apdesi masih berjalan dan berakhir Oktober 2017. “Terkesan perebutan kekuasan,” sindirnya.
Untuk itu, lanjut dia, para kades yang protes atas pemilihan langsung tersebut telah melayangkan surat ke Menteri Desa dan Ketum Apdesi. “Meminta ditinjau ulang karena cacat hukum dan segera menunjuk caretaker di Purwakarta,” ungkapnya.
Hal senada dilontarkan Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta Darius Hutagalung. Menurutnya, jabatan Ketua Apdesi menjadi sangat penting untuk memayungi dan membina para kepala desa didaerah.
“Saya melihatnya proses pemilihan langsung ini bentuk pendzoliman terhadap pengurus Apdesi lama dan para kades,” tegasnya.
Selain itu, kata Darius, proses tersebut mencederai demokrasi. “Wadah ini kan punya AD/ART. Kenapa diterabas?,” ujarnya menyesalkan.
Darius memahami kekecewaan para kades tersebut. Para kades tak ingin organisasi besar menaungi kades untuk bertukar pikiran dan gagasan pengembangan desa dipimpin oleh pihak yang belum jelas visi dan misinya kedepan.
“Kalau sesuai prosedur kan kita bisa tahu, visi-misinya apa, motovasinya apa, dan menawarkan program kerja seperti apa. Jika sesuai ketentuan, kita bisa memilih calon yang dianggap mampu membawa Apdesi kedepan jauh lebih baik serta bisa memberdayakan desa-desa di Purwakarta. Jangan sampai muncul istilah membeli kucing dalam karung,” pungkasnya.
EDITOR : DICKY ZULKIFLY