Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Olahraga (Kompor), bergerak menuju kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/5/2016), untuk menuntut kepada pihak PB PON XIX dan Gubernur Jawa Barat selaku ketua umum PB Pon XIX untuk membatalkan sistem penunjukan langsung yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), bahwasannya hal itu telah menyalahi aturan.
“Kami meyakini bahwa penetapan sistem penunjukan langsung yang diberikan secara satu paket penuh (Full Board) kepada Hotel dan Restoran telah menyalahi aturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa,” tegas Koordinator aksi Cahyo Budiman.
Menurutnya apabila hal tersebut di paksakan oleh pihak panitia maka dapat menimbulkan kendala dan masalah besar yang nantinya dapat mengganggu pelaksanaan PON XIX.
“Kami melihat kesiapan pihak Hotel di wilayah Jawa barat sendiri yang sangat jauh dari harapan karena banyak yang belum memenuhi standar ketentuan dari persyaratan yang diwajibkan untuk penyelenggaraan pesta olahraga nasional namun terlihat dipaksakan oleh PB PON XIX,” ujar Cahyo.
Lebih lanjut dirinya menuntut agar segera dilakukan proses lelang atau pemilihan tender untuk pengadaan akomodasi dan konsumsi atlet, official dan panitia dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Copot dan ganti segera para oknum Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang menjadi panitia inti PON XIX, yang secara gamblang, nyata dan terbuka telah mengambil keuntungan dengan memperkaya diri dan kelompoknya dari pelaksanaan PON XIX tahun 2016.
“Kami akan terus melakukan aksi sampai suara kami didengar,Selain tuntutan di atas kami juga akan melayangkan gugatan ke Pengadilan tata usaha negara terkait penunjukan langsung oleh PB Pon apabila tuntutan kami tidak segera di realisasikan,” tandas Cahyo.(*)
