Foto : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Purwakarta Didi Supriadi

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, Dinas Pendudukan dan Penacatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Purwakarta tengah mempersiapakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Purwakarta Didi Supriadi mengatakan, DP4 tersebut nantinya akan disampaikan oleh Kemendagri ke KPU pusat, setelah itu turun ke KPU daerah sebagai dasar untuk pencocokan dan peneletian (coklit).

“Sekarang kerja sama soal pemutakhiran saja. DP4 sudah mencantumkan anak yang belum terdaftar di pemilu, anak yang umurnya 16 tahun 4 bulan sudah masuk dalam DPT. Hanya saja belum melakukan perekaman,” terang dia saat ditemui dikantornya, Rabu (29/8/2018).

Untuk pileg dan pilpres jumlah DPT Purwakarta mencapai 666.972. Meski begitu, pada waktu pemilihan bisa saja ada pemilih yang belum terdaftar. 

“Yang punya KTP elektronik tapi belum terdaftar bisa nyobolos hanya di TPS tertentu saja dan nyoblosnya sesudah jam 12,” terang dia.

Dijelaskannya, untuk pemegang suket sebelum adanya KTP elektronik diperlakukan sama, untuk menjamin adanya suket tersebut dinas kependudukan pada pemilu tidak libur untuk mengurus data pas hari H pemilihan. 

“Mudah-mudahan suket bisa digunakan untuk pileg dan pilpres nanti, saya masih yakin suket masih berlaku,” papar dia. 

Dia juga mengatakan, untuk permohonan KTP elektronik saat ini paling banyak dalam perubahan status, seperti gelar keagamaan, gelar sarjana, dan status nikah .

“Sudah 87 ribu, itu juga karena tidak ada blanko. ketergantungan kita ke pusat tinggi. Kalau suket berlakunya hanya 6 bulan. Dari akhir bulan juni sampai dengan agustus, ketersediaan blanko 0 saat ini, maka dikeluarkanlah suket, sekitar 50.000 sudah keluar,” jelas dia. 

Disisi lain jelas dia, untuk pileg dan pilpres pihaknya sedang melakukan perekaman untuk pelajar diseluruh madrasah aliyah sampai dengan pertengahan bulan september yaitu tanggal 13. Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan melakukan perekaman untuk sma dan smk dengan total  86 sekolah.

“Nanti para pelajar tersebut akan langsung mendapatkan KTP Elektronik, jadi langsung di cetak,  fisiknya tidak harus diserahkan ke desa, langsung di serahkan ke sekolah,” jelas dia. 

Untuk Persoalan Pungli, Didi mengatakan, sudah mengembalikan 36 pegawai negeri sipil ke BKD yang melakukan pungli, namun pihaknya juga meminta warga untuk melaporkan siapapun yang melakukan pungli. 

“Ada pengaduan dari pihak masyarakat terkait pungli dengan nominal tertentu, namun ketika ditanya, masyarakat tidak ada yang bicara, putus informasi. Kalau ada masyarakat maupun pihak kami yang melakukan pungli harusnya dicatat atau ada bukti, serta beritahukan orangnya,” tutup dia.(lan/dik)