Foto : Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan Purwakarta, Cianjur, Bogor dan Karawang via Sukasari, Rabu (31/8/2016) lalu.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta, Jawa Barat, diyakini bakal merampungkan target pembangunannya pada 2017 mendatang. Karenanya, dalam periodisasi 2018-2019, Pemda Purwakarta fokus berinvestasi.

Secara teknis, investasi bakal difokuskan di jenjang pemerintahan tingkat desa. Jika selama ini kebutuhan untuk menggaji aparatur dan pembangunan disokong oleh bantuan dana desa (DD) dan APBD, ke depan, ini tidak akan berlaku lagi.

Sebab, semua kebutuhan anggaran desa dipenuhi melalui keuntungan investasi. Pun halnya, tak tertutup kemungkinan, pemerintah daerah menginvestasikan sebagian anggaran yang ada.

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meninjau pembangunan Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan Purwakarta, Cianjur, Bogor dan Karawang via Sukasari, Rabu (31/8/2016) lalu.

“Bupati ke depan bisa fokus pada investasi. Desa mulai akses investasi. Kalau desa hari ini disubsidi, ke depan desa diberikan dana investasi Rp2 miliar,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di sela Paripurna Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 di DPRD Purwakarta, Jumat (11/11/2016).

Mengingat infrastruktur Purwakarta bakal digenjot dan diselesaikan pada 2017, Dedi tak tanggung-tanggung untuk mengalokasikan anggaran cukup besar.

Baca Juga : Purwakarta Bangun Infrastruktur Dua Kali Lipat di 2017

Foto : Fisik bangunan pemerintahan di Purwakarta sudah berdiri tegak. Bukan hanya kantor pemerintahan, sekolah dan infrastruktur bangunan yang lain sudah baik.

Pada 2017 total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur mencapai Rp1 triliun. Ini teralokasikan pada pembangunan jalan, trotoar, pariwisata, pusat peribadatan, jembatan, dan fisik bangunan.

“Tinggal pembangunan sekolah, elektrifikasi listrik, Jalan Lingkar Timur, Jalan Lingkar Barat. Juga pembangunan skala besar pariwisata. Pembangunan trotoar dari perbatasan Cibatu sampai Sadang,” kata Dedi.

Untuk pembangunan jalan, Dedi menyebut butuh anggaran sampai Rp500 miliar. Salah satunya Jalan Lingkar Timur Rp100 miliar, Masjid Cilodong Rp150 miliar.

“Kebutuhan infraatruktur pada 2018 dan 2019 bisa menurun dengan tajam. Dan momentum ini bisa dijadikan Pemda untuk berinvestasi,” kata Dedi.

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama sejumlah anggota DPRD Purwakarta usai Paripurna KUA-PPAS TA 2017.

Dalam jangka panjang, tata kelola anggaran desa bisa berjalan mandiri. Selama ini, anggaran yang dibutuhhkan untuk mensubsidi satu desa bisa mencapai Rp400 juta pertahun.

“Nanti, gaji ketua RT, RW dan kepala desa tidak lagi menggunakan APBD. Tetapi dari keuangan investasi pedesaan,” terang Dedi.

Orang nomor satu di Purwakarta ini optimistis, besaran investasi bisa berubah semakin besar. Mulai Rp2 miliar, Rp3 miliar bahkan, Rp5 miliar.  Pemda tidak lagi menghabiskan anggarannya hanya untuk berkutat pada kepentingan belanja langsung maupun tidak langsung.

“Itulah yang dilakukan oleh negara maju dan tidak kita lakukan. Setiap tahun kita meningkatkan retribusi dan pajak, akibatnya hutan habis dan uang pemerintah habis oleh rekovery,” tegas Dedi.

Investasi dimaksud mesti bersifat kuat dan berjangka panjang. Dedi mencontohkan, investasi desa bisa disalurkan melalui perusahaan-perusahaan industri seteritori. Atau, bisa juga melalui perbankan.

“Contoh, investasi Desa Kembangkuning bisa melalui PT Indo Rama. Desa Cilangkap bisa melalui PT Lenzing Pasific Viscose, Desa Cicadas melalui PT Indho Barat Rayon. Desa Cikopo di PT Indofood CBP Sukses Makmur,” terang Dedi.

Terakhir, Dedi meminta pemerintah desa (Pemdes) memiliki saham di perusahaan-perusahaan sewilayah. “Atau, warganya diasuransikan,” tutup Dedi.

Dicky Zulkifly