Foto : Wilayah yang terdampak bencana alam banjir bandang di Subang, Jawa Barat.(Dokumen)

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat berupaya mendorong alokasi dana Rp30 miliar APBD perubahan guna merecovery tiga kabupaten pascabencana. Meliputi bencana longsor dan banjir bandang di Sukakerti Kabupaten Subang, longsor di Sumedang dan banjir bandang di Garut.

Adapun perinciannya untuk Subang sebesar Rp10 miliar, Sumedang Rp10 miliar dan Rp10 miliar untuk Garut.

“Di APBD perubahan sudah dialokasikan. Yang penting recovery ini segera dilakukan. Kalau Subang kan malah sudah lama bencananya. Kita ngotot yang Subang juga harus masuk bantuannya di perubahan ini. Ini kan harus segera dibereskan. Lebih penting menangani bencana alam yah,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ali Hasan ditemui di Purwakarta, Selasa (27/9/2016).

Selain jajaran komisi, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah turut mendorong dana merecovery tiga kabupaten pascabencana tersebut.

Sebelumnya, Pemprov hanya bisa menambah anggaran Rp20 miliar dengan persediaan APBD murni 2016 sebelumnya untuk tanggap darurat tinggal Rp10 miliar. Jumlah ini tentu dirasa kurang, mengingat untuk bencana di garut saja, Pemkab setempat mengajukan Rp44 miliar.

“Makanya kita ngotot ingin menambah Rp10 miliar lagi, untuk menyelesaikan yang Subang juga. Nanti di APBD murni 2017 juga harus ditambah hingga Rp20 miliar lagi untuk Garut,” tambah Ade Barkah.

Terkait kesiapan pelaksanaan recovery bencana yang hanya menyisakan dua bulan saja pada tahun anggaran 2016 ini, Ali memastikan itu bisa segera diselesaikan. Yang penting menurutnya recovery bisa secepatnya dilakukan.

Foto : Wilayah yang terdampak bencana alam banjir bandang di Garut, Jawa Barat.(Dokumen)

Kepala Dinas Bina Marga Subang, Besta Basuki yang sengaja datang ke Purwakarta untuk menemui Ali Hasan dan Ade Barkah, menjelaskan, wilayahnya terdampak bencana saat ini memerlukan perhatian serius guna mengembalikan aktivitas warga dalam meningkatkan perekonomian.

“Iya di Sukakerti saat ini butuh perbaikan infrastruktur, jaringan irigasi, TPT dan terutama 83 rumah warga yang harus dibangun. Warga harus kembali beraktivitas yang sebagian besar bertani,” terang Basuki.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi serius penanganan bencana di tiga wilayah di Jawa Barat itu. Dedi menyarankan, Pemprov segera merecovery ini. Jangan sampai peristiwa seperti Subang yang sudah lama terjadi bencana namun lambat dalam penanganan hingga sekarang.

“Makanya kan yang bencana Subang juga saya dorong fraksi Golkar untuk ikut memperjuangkan agar mendapatkan bantuan Pemprov,” tegas Dedi.

Dedi menyarankan agar proses pengalokasian anggaran untuk bantuan bencana ini tidak mesti berbentuk anggaran tanggap darurat yang memerlukan teknis pengadministrasian yang panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama pula saat pelaksanaan penanganan.

“Nanti bentuknya bisa bantuan keuangan desa saja. Gubernur yang mengeluarkan kebijakan anggarannya berbentuk bantuan keuangan desa. Ini agar cepat, jadi ga proses lelang lagi,” tutup Dedi.(*)

Editor : Dicky Zulkifly