DPRD Depok Anggota Apresiasi Kinerja Dishub Terapkan SSA

Foto : Ist.

DEPOK, headlinejabar.com

Uji coba penerapan jalur dengan sistem satu arah (SSA) memasuki hari-hari akhir yang sedianya akan di uji coba hingga 29 Agustus mendatang. Selama uji coba ini, di lokasi-lokasi diterapkannya uji coba SSA sudah ada fakta penguraian kemacetan.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Edi Masturo yang mengatakan bahwa sudah ada penguraian kemacetan dijalur sepanjang Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara dan Arif Rahman Hakim.

“Kita harus melihat dari sisi fakta yang ada dilapangan, salah satunya Dishub Kota Depok punya kajian dan alat CCTV, jadi bisa dilihat apa benar-benar terurai atau hanya rekayasa saja. Itu bagian dari pembuktian bahwa SSA ini ada nilai manfaatnya, bahkan lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya,” jelas Edi Masturo.

Baca Juga  674 Perusahaan di Depok Ditekan Berikan THR Tepat Waktu

Lebih lanjut, Edi mengatakan berdasarkan kajian-kajian memang ada penguraian kemacetan walaupun dirinya harus memutar, tapi jalur SSA memang menurutnya lebih lancar dari sebelum di uji coba SSA.

“Memang ada beberapa pekerjaan rumah jika itu (SSA-red) akhirnya diberlakukan, pertama kita harus memikirkan JPO (Jembatan Penyebrangan Orang-red)), lalu sisi-sisi tikungan yang harus diperlebar dan rambu-rambu lalu lintas juga dibenahi,” tambahnya.

Baca Juga  Beras Purwakarta Surplus

“Ada beberapa titik, misalnya di SMA 1 dan SD yang lokasinya berdekatan. Kalau dari kajian, sedikitnya harus bikin dua JPO. Ini juga solusi terhadap kekhawatiran terjadinya kecelakaan,” jelas Edi.

Edi juga mengatakan dirinya mengapresiasi kerjasama Dishub, Polresta dan Polisi Pamong Praja untuk kajian-kajian selama penerapan uji coba SSA ini.

“Dan masyarakat secara umum banyak yang berpendapat uji coba ini berhasil, mayarakat secara umum ya, bukan hanya di lokal area saja. Nah soal Pemkot nantinya memutuskan SSA diberlakukan atau tidak harus dari kesimpulan dari kajian-kajian dan fakta di lapangan, tak bisa di dominasi oleh keinginan dari satu wilayah karena ini untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Baca Juga  BPBD Purwakarta Peringati Bulan Pengurangan Risiko Bencana, Bangun Generasi Siaga Bencana

“Kalau bisa diteruskan, karena memang harus seperti itu. Pemerintah tidak boleh kalah oleh kepentingan seseorang, yang dikedepankan harus kepentingan bersama,” pungkasnya. 

REPORTER : YOPI SETYABUDI

EDITOR : DICKY ZULKIFLY