Foto : Dirut PJT II Jatiluhur Djoko Saputro.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Dirut Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur Djoko Saputro menginformasikan, penertiban keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur bakal berakhir gembira (happy ending).

Disebut happy ending, karena pihak PJT II Jatiluhur baru saja menandatangani MoU dengan Pemkab Purwakarta, yang salah satu poinnya membahas solusi pascapenertiban bagi pengusaha dan petani KJA.

“Gak perlu khawatir. Ada program yang disiapkan. Happy ending insa Allah,” kata Djoko dalam kesempatan konferensi pers di Istora Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/3/2017).

Penertiban KJA ini bakal dimulai awal April 2017 mendatang hingga targer penzeroan di tahun 2018. Mula-mula tim operasi penertiban bakal menarik sedikitnya 15.000 KJA dari waduk. Jumlah KJA yang ditarik pertama, merupakan keramba milik orang luar Purwakarta.

“Nanti penertibannya dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0619 Purwakarta Letkol Inf Ari Maulana S.Sos,” jelas Djoko.

Djoko menyebut, 70 persen petani KJA yang beroperasi di Waduk Jatiluhur bukan merupakan warga asli Purwakarta. Namun Djoko tak mau buka-bukaan, dari mana kevalidan data ini didapat.

Sementara warga asli Purwakarta yang bekerja di KJA, kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Bahkan kebanyakan mereka, tak bisa menentukan harga jual ikannya.

“Harga ditentukan oleh para tengkulak. Beli bibit ikan sampai pakan, semua dibayarin oleh pihak tengkulak. Begitu musim panen datang, harga dari tengkulaknya segini, ya segini,” papar Djoko.

Jadi artinya apa, kehidupan mereka itu, kata Djoko, tidak berkembang dengan baik. “Nah ini mungkin yang perlu dilihat secara komprehensif,” papar dia.

Prioritas penertiban KJA untuk tahun 2017 ini, difokuskan bagi yang bukan asli warga Purwakarta. Sedangkan untum warga asli Purwajarta, Djoko mempersilakan masih bisa membudidaya ikan. “Silakan, Anda masih bisa ini kok,” kata dia.

Perihal solusi, pihaknya sudah bicara dengan pemkab, Kodim dan Polres. Saat ini masih dalan pembahasan. “Kami mohon waktu biar dari pemkab yang melanjutkan program apa yang akan dijalankan berikutnya,” papar Djoko.

Ketua Paguyuban Pengusaha Ikan (PPI) KJA Jatiluhur, H Yana mendukung jika rencananya di wilayah penertiban KJA. Namun, Yana menolak jika aktivitas yang dilakukan berupa penzeroan KJA.

“Kalau penertiban, kami ikut di dalamnya. Kalau penzeroan, kami tidak akan ikut,” tutur Yana.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY