Foto : Dalam dialog Iluni UI, Dedi Mulyadi menitikberatkan pembangunan yang berkarakter tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai warga Jawa Barat.

DEPOK, headlinejabar.com

Bakal calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri dialog terbuka yang digelar oleh Iluni Universitas Indonesia (UI). Datang ontime lebih awal, Dedi bicara banyak hal dalam forum tersebut.

Dedi menitikberatkan kepada pembangunan yang berkarakter tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai warga Jawa Barat.

Banyak hal yang diungkapkan Dedi dalam acara diskusi tersebut. Di antaranya terkait dengan pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Menurutnya hal tersebut penting karena dianggap sebagai akar masalah di Jawa Barat.

Pendidikan merupakan sumber dari keberhasilan suatu daerah karena dari sektor pendidikan akan muncul tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang berkualitas.

“Pendidikan di negara kita itu tidak memiliki karaktek karena di sekolah tidak diajarkan pendidikan terkait kepercayaan diri. Bukan itu saja seharusnya anak SD itu hanya diajarkan berhitung saja dan tidak perlu ada ujian nasional karena pendidikan 9 tahun jadi tidak ada kelulusan yang ada naik kelas ke SMP,” kata Dedi, Kamis (21/12/2017).

Tidak hanya itu saja banyaknya gurunya honoer juga menjadi sebab lemahnya pendidikan di negara ini. Untuk itu dirinya berharap guru-guru memiliki karakter yang berkualitas sehingga tidak mengandalkan bantuan dari pusat.

Foto : Dalam dialog Iluni UI, Dedi Mulyadi menitikberatkan pembangunan yang berkarakter tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai warga Jawa Barat.

“Kami di Purwakarta sudah mulai menerapkan bahwa guru tidak boleh mengambil alat peraga dari kementerian tetapi guru harus memiliki kraetifitas yang diambil dari lingkungan terdekat,” jelasnya.

Terkait dengan kesehatan dimana belakangan ini wabah difteri dijadikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), Dedi memandang hal tersebut menjadi kesalahan dari pemerintah pusat dimana negara tidak hadir dalam permasalahan tersebut.

“Saya tahu masalah difteri itu disebabkan adanya sekelompok orang yang melarang masyarakat untuk melakukan imunisasi dan itu dibiarkan oleh negara seharusnya ditangkap jangan karena tahun ini merupakan tahun politik sehingga seorang tokoh yang memiliki massa dibiarkan seenaknya melarang masyarakat untuk melakukan imunisasi,” paparnya.

Sementara itu di bidang lingkungam pihaknya ingin agar pemerintah pusat untuk mengalihkan anggaran reboisasi yang nilainya sangat besar dan dianggap tidak berdampak dengan memberikan kepada masyarakat adat.

“Saya katakan anggaran yang besar itu lebih baik di serahkan kepada masyarakat adat karena itu lebih efektif tidak perlu aparat untuk menjaga hutan tinggal berikan payung hukumnya kemudian tingkatkan perekonomian untuk masyarakat yang tinggal di gunung,” tutupnya.

REPORTER : YOPI SETYABUDI

EDITOR : DICKY ZULKIFLY