Foto : Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau kondisi terkini hilir Sungai Citarum Kampung Tali Baju, Desa Cikaobandung, Jatiluhur, Senin (14/11/2016).

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kabupaten kota se-Jawa Barat segera dievaluasi.

Orang nomor satu di tubuh Golkar Jawa Barat ini menilai, banyak Perda RTRW kabupaten kota di Jawa Barat lebih diprioritaskan pada orientasi kawasan komersial. Ini bagi Dedi, keliru.

“RTRW kabupaten kota di Jawa Barat segera dievaluasi. Jangan semuanya terlalu berorientasi pada kawasan komersial,” ujar Dedi kepada awak media, Senin (14/11/2016).

Banyak musibah dan bencana alam, mulai banjir, longsor dan banjir bandang disebabkan karena tak ada ruang untuk resapan maupun aliran air. Ini bermula dari alih fungsi lahan yang masif terjadi sejak tahun 2000.

“Hutan produksi hilangkan, segera jadikan hutan konservasi. Hentikan alih fungsi lahan di Jawa Barat. Hentikan berbagai bentuk alih fungsi di rawa dan resapan daerah datar. Berikan ruang untuk air mengalir dan meresap,” tegas Dedi.

Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengevaluasi Perda RTRW terkait. Jawa Barat kekuatannya berada pada kultur alamnya. Gunung dan sungai tak boleh diganggu, sehingga tidak terjadi pengikisan.

“Kawasan konservasi gak bisa diganti dengan biopori. Rubah RTRW, dan berikan ruang konservasi lebih tinggi. Rubah hutan produksi menjadi konservasi dan lindung,” tandas dia.

Dedi mencontohkan. Bagaimana hari ini Tol Jakarta Cikampek acap terendam banjir. Ini karena kondisi tanah yang dilalui tol, lebih rendah ketimbang aliran air.

Mulanya, sebelum dibangunkan tol, kawasan tersebut meupakan areal sawah. Berupa tanggul dan wilayah resapan aliran air.

“Sekarang tanah naik ke atas karena adanya kawasan perumahan dan industri. Sementara jalan tol posisinya lebih rendah. Tidak ada tempat untuk air. Jadi airnya nginep di Tol Jakarta Cikampek,” celoteh Dedi.

Jika digambarkan secara teknis, penambahan air di Waduk Jatiluhur sebanyak 450 meter kubik perdetik. Dengan debit sebesar ini, wilayah Karawang sudah terendam banjir.

“Artinya masalah banjir ini, bukan masalah drainase. Tetapi, karena banyaknya alih fungsi. Pemerintah sudah semestinya fokus untuk membeli rawa, sawah, dan kebun-kebun bambu, sebagai bentuk penyelesaian,” kata dia.

Dicky Zulkifly