Dedi Mulyadi: Jangan Terpengaruh Konflik Impor

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila di Taman Pesanggrahan Padjadjaran Purwakarta, Rabu (21/12/2016).

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Penguatan Pancasila sebagai Ideologi bangsa sudah lama menjadi perhatian khusus Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. 

Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan pria yang akrab disapa Kang Dedi itu dalam menciptakan suasana toleransi dalam bingkai semangat kebangsaan mulai dari Surat Edaran Nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Menurut Agama dan Keyakinan, 10 November 2015 silam sampai Pembentukan Satgas Toleransi yang ia laksanakan 19 Januari 2016 lalu.

Program terbaru dalam rangka penguatan nilai ideologi kebangsaan diluncurkan oleh Bupati Purwakarta di Taman Pesanggrahan Padjadjaran Purwakarta, Rabu (21/12/2016).

Baca Juga  Desa Taringgul Tengah Wakili Purwakarta Monev 10 Program Pokok PKK Tingkat Jawa Barat

Program bertajuk ‘Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila’ ini ia luncurkan di hadapan Forkominda, unsur pegawai, unsur organisasi masyarakat dan puluhan ribu pelajar yang secara khusus akan menerima pengajaran tentang Ideologi Pancasila di sekolah mereka.

Dalam sambutannya, Dedi menyerukan bahwa Pancasila sudah final sebagai Ideologi bangsa Indonesia sehingga menurutnya siapapun yang ingin mengganti Pancasila, ia persilakan untuk keluar dari Indonesia sebab Indonesia terbentuk dari keragaman perbedaan.

“Anda yang tidak menyukai Pancasila sebagai Ideologi Negara, silakan keluar dari Indonesia, Anda yang tidak menyukai terbinanya toleransi antar anak bangsa silakan keluar dari Indonesia. Negara ini berdiri diatas keragaman maka siapapun yang melakukan provokasi terhadap eksistensi keragaman ini harus ditindak secara hukum,” tegas Dedi.

Baca Juga  Pendapatan Warung Sembako dan Pedagang Kecil di KBB Merosot

Diantara aneka provokasi yang hari ini marak menurut Dedi adalah sentimen konflik luar negeri yang secara massif dibawa ke dalam negeri melalui corong-corong media terutama media sosial. Padahal menurut dia, sejarah Nusantara telah memberikan contoh cara meminimalisir konflik saat terjadi perseteruan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Galuh yang tidak menimbulkan dendam diantara keduanya.

“Jangan pernah kita mengimpor konflik di Negara lain ke Indonesia, itu urusan internal mereka. Dalam sejarah bangsa kita, konflik selalu bisa diselesaikan dengan baik karena kita adalah bangsa toleran,” katanya.

Baca Juga  Kopel Akan Gelar Event Ruang Rupa Riang

Lebih lanjut ia menengarai, ancaman terhadap Ideologi bangsa Indonesia terjadi karena kegalauan masyarakat dalam menanggapi keadaan di lingkungan sekitar, menurutnya, hal ini justru terjadi di kalangan masyarakat menengah yang dianggap memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

“Sikap pemerintah harus jelas untuk menjawab permasalahan ini, banyak diantara masyarakat kita yang galau menghadapi keadaan, akhirnya mengikuti arus opini yang berkembang,” pungkasnya.

Editor : Dicky Zulkifly