Foto : Dedi Mulyadi Berikan Solusi Kemacetan Pasar Kosambi Karawang

KARAWANG, headlinejabar.com

Para pengendara motor di Pasar Kosambi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang mencecar calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan keluhan.

Rata-rata dari mereka mengeluhkan kemacetan yang setiap hari terjadi di depan Pasar Kosambi.

Salah seorang warga, Oyang (38) mengatakan dirinya kerap dibuat kesal oleh rutinitas kemacetan jalan tersebut. Pertigaan jalan dan pengendara yang parkir sembarangan ditengarai menjadi penyebab utama.

“Macet terus disini mah Pak, sudah mah ada pertigaan, ini orang selalu parkir sembarangan,” keluhnya, Sabtu (24/2).

Gagasan dari pria yang lekat dengan iket Sunda berwarna putih itu seketika muncul merespon keluhan tersebut. Kata Dedi Mulyadi, seharusnya, posisi pasar agak mundur ke belakang agar tersedia ruang parkir yang lebih luas.

Karena itu, ke depan, Pasar Kosambi harus mengalami penataan yang holistik mulai dari luar area hingga dalam area pasar.

“Ini problem klasik di depan pasar, bukan hanya di Karawang tapi daerah lain juga sama. Ke depan, harus ada penataan dengan memundurkan posisi pasar dan membangun ruang parkir yang memadai,” jelasnya.

Badan jalan yang kerap digunakan oleh para pengendara untuk parkir ia nilai memperparah kondisi kemacetan tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berani membebaskan lahan dan membangun area parkir baru.

Pembangunan tersebut harus tetap memperhatikan keberadaan tukang ojek karena mereka merupakan bagian dari denyut ekonomi kerakyatan.

“Ya, pemprov harus berani melakukan penataan dengan tetap memperhatikan tukang ojek. Mereka ini juga bagian yang mendukung ekonomi kerakyatan,” katanya.

Selain itu, Dedi Mulyadi menegaskan, pasar tradisional harus dibangun oleh pemerintah, bukan swasta. Hal ini untuk menghindari keengganan pedagang saat proses relokasi berlangsung.

Kebijakan dirinya di Purwakarta saat menata Pasar Leuwi Panjang menjadi Pasar Ki Sunda menjadi refleksi terhadap proses tersebut.

“Caranya, pemerintah harus membangun pasar tradisional, tidak boleh swasta. Kalau swasta yang membangun, nanti ada sewa yang mahal, pedagang tidak akan mau. Kalau dibangun pemerintah kan kiosnya bisa gratis,” pungkasnya.