Pembangunan hotel dan mall modern di Pasar Jumaah Purwakarta, Jawa Barat, menyerap total anggaran investasi sebesar Rp562,4 miliar. Pembangunan pusat penginapan dan perbelanjaan itu, merupakan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dengan PT Duta Pratama Propertindo.
Sampai sejauh ini, Pemkab Purwakarta resmi menerima laporan dari panitia khusus (Pansus) pembangunan mall modern itu. Penyerahan berkas itu beriringan dengan berakhirnya masa kerja Pansus. Secara keseluruhan, Pansus menyepakati rencana moderenisasi pasar itu berlanjut ke tahap pembangunan.
Ada beberapa hal yang mesti dilakukan Pemkab, sebagaimana usulan hasil rapat Pansus di DPRD Purwakarta. Salah satunya, Pemkab mesti membuat kajian yang lebih komprehensif dari berbagai sektor.
Dalam hal ini Pansus mengininkan pembangunan tidak dilakukan terburu-buru, sebelum Pemkab mengkaji lebih dalam khususnya menyoal penyelesaian masalah dengan pedagang di Pasar Jumaah.
“Keinginannya pembangunan ini jangan sampai terburu-buru, takut ada kesalahan. Pansus mengusulkan Pemkab membuat kajian yang lebih detail dari berbagai sektor,” jelas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop, UMKM, Perindag) Purwakarta, M Syahrul Koswara.
Hotel dan pusat perbelanjaan yang akan dibangun dari hasil kerja sama Pemkab dengan perusahaan pihak ketiga ini dinamakan Hotel Education Mall The Walk Purwakarta.
Adapun nilai luncuran investasi keseluruhan yang dibutuhkan untuk membangun hotel dan mall itu senilai Rp562.412.500.000. Total kebutuhan itu akan dipenuhi melalui nilai investasi pihak kedua sebesar Rp484.674.000.000, atau sekitar 88,8 persen dari total investasi. Terakhir, pendampingan tanah serta gedung dari pihak kesatu dalam hal ini Pemkab Purwakarta sebesar Rp77.738.500.000 sekitar 13,82 persen total investasi.
“Penghapusan aset, dihitung berapa total nilai serta gedung di Pasar Jumaah,” tambah Syahrul saat ditemui headlinejabar.com, Senin (18/4/2016) kemarin.
Dengan pembangunan hotel dan mall ini diyakini Syahrul bakal menambah sarana prasana perbelanjaan dan tempat jasa di pusat kota. Implikasi besarna, pembangunan ini memberikan keuntungan bagi Purwakarta di wilayah pendapatan.
“Tak kalah penting, yakni penyerapan tenaga kerja dan ketersediaan sarana perdagangan pasar yang lebih mumpuni,” terang dia.
Sedikitnya terhitung sebanyak 400 pedagang yang kini berjualan di atas lahan pembangunan mall. Pemkab sendiri saat ini tengah memperjuangan agar para pedagang tak kehilangan tempat berdagang dengan menyiapkan lantai khusus.
“Pak bupati minta satu lantai, dan sama pihak perusahaan sudah di-acc. Perusahaannya asal Bekasi. Pembangunan ini ditargetkan terlaksana habis lebaran. Saat ini tengah dikaji, secara komfrehensif, mendalam dan detail beriringan dengan masa kerja Pansus yang sudah berakhir,” tutur Syahrul.
Sementara pedagang di Pasar Jumaah Purwakarta masih bersikeras menolak kebijakan pembangunan ini. Apapun dalihnya, pedagang tetap menolak mall dan hotel dibangunkan di atas lahan tempat mereka berdagang selama puluhan tahun.
“Kalau saya sih jangan dulu dibongkar, harusnya dipertahankan dulu. Jangan sampai terjadi pembokaran. Kapanpun itu, mau setelah lebaran atau kapanpun jangan ada pembongkaran,” kata Liana (50) pedagang di Pasar Jumaah Purwakarta.
Pedagang asal Jawa Timur ini mengaku ia sudah berjualan di Pasar Jumaah sejak 20 tahun silam. Ia bersama ratusan pedagang lain kompak menolak rencana pembangunan hotel dan mall modern di tempatnya. Termasuk Tedi (39) pedagang yang lain.
Meski dalam hal ini sudah ada pemberitahuan pada pedagang seputar rencana pembangunan mall, pedagang tetap menolak. Alasannya, pedagang sudah menggatungkan hidup untuk nafkah keluarga sejak lama.
Menurut Tedi, saat ini kondisi para pedagang sedang sepi dari pembeli. Tedi mengaku sudah 26 tahun berjualan di Pasar Jumaah Purwakarta.
“Alhamdulilah untuk para pedanggan cukup solid. Kami menolak pembangunan mall dan hotel. Seluruh pedagang di sini menolak. Apalagi pemerintah menginginkan penggantian pasar tadisional menjadi modern. Seharusnya pemerintah melindungi keberadaan pasar tradisional,” tambah Tedi.(*)
