Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Surat dilayangkan terkait usulan efisiensi anggaran anggota DPRD, terutama dari segi perjalanan dinas ke luar daerah.
Sebelumnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta, Tjahjo menyambut baik usulan Dedi soal mengefisiensikan anggaran DPRD. Namun di sisi lain justru menguntungkan karena pendapatan bisa bertambah.
Terlebih saat ini BPK temukan kunjungan kerja fiktif anggota DPR RI dengan potensi nilai kerugian negara mencapai Rp945 miliar. Tiket pesawat fiktif yang mencapai Rp2,05 miliar.
“Perjalanan dinas itu sangat mempunyai potensi penyimpangan. Mulai dari tiket, waktu, hingga hotel,” jelas Dedi, Jumat (13/5/2016).
Dedi pernah menjadi Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta periode 1999 hingga 2003. Menurutnya, para anggota dewan seolah menjadikan kunjungan kerja ke luar daerah sebagai ajang mendapatkan tamahan penghasilan.
Bahkan tak jarang hal itu berbuntut ke ranah hukum berupa temuan dari perjalanan dinas dan bimbingan teknis (Bimtek) fiktif. Salah satu usulan yang didorong untuk menjadi pembahasan adalah mengurangi bahkan meniadakan perjalanan dinas yang selama ini tidak terasa secara langsung manfaatnya untuk publik.
Sebagai solusi maka dia mengusulkan agar uang perjalanan dinas dialihkan pada penambahan honorarium anggota dewan saat menggelar rapat membahasan peraturan daerah atau undang-undang.
“Selama ini kan sudah biasa kalau rapat di DPRD itu selalu kosong, kecuali itu rapat sarat akan muatan politis. Mereka lebih memilih tidak datang atau sering kali tidak ada di tempat karena sedang kunjungan kerja ke luar yang ada uang sakunya,” beber Dedi.
Sebaiknya honorarium ditingkatkan agar para anggota dewan berkenan hadir saat rapat sehingga pembahasan cepat selesai. Selain itu kunjungan kerja ke luar lebih baik diganti dengna kunjungan kerja di dalam daerah terutama menemu konsituennya.
Selain itu Bimtek pun tak perlu lagi digelar di luar daerah. Pasalnya Bimtek yang pada umumnya adalah mendengar ‘ceramah’ pakar bisa dilakukan di gedung DPRD masing-masing yang selama ini sudah dibangun secara mewah.
Dedi berharap usulan tersebut bisa segera dibahas agar menjadi solusi dan terutama tak ada lagi temuan-temuan fiktif yang bisa berujung pada masalah hukum.
Kalau dari hitungan saya itu efisiensi anggarannya bisa mencapai 50-60 persen. Walau pun ada efisiensi tapi pendapatan para anggota dewan bisa meningkat dua kali lipat dan juga mereka semangat untuk ke kantor dan melayani masyarakat dengan bertemu langsung,” ucapnya.(*)
