PURWAKARTA, headlinejabar.com

Pada pertengahan tahun 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta merilis lima jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama yang kosong. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan di lima dinas.

Proses penyelenggaraan lelang lima jabatan melalui open bidding ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2019 lalu. Tercatat ada 41 pendaftar untuk mengisi lima jabatan Kepala Dinas itu.

Setelah itu, jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi hanya 35 pelamar yang terdiri dari 22 pejabat. Sebagian pejabat yang lolos administrasi mengikuti open bidding dua Jabatan Tinggi Pratama (JTP), bahkan ada juga yang ikut tiga JTP.

Posisi JTP yang kosong ini di antaranya untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP), serta Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Pengairan.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Purwakarta, Dadi Sadali mengatakan, proses penyelenggaraan open bidding ini sudah memasuki tahap uji makalah dan wawancara, setelah sebelumnya.

“Tahapan-tahapannya sudah berlangsung sejak akhir tahun kemarin. Dari mulai seleksi, uji kompetensi, hingga assessment. Saat ini tes terakhir, yakni uji makalah dan wawancara. Untuk tes akhir ini berlangsung dua hari,” ujar Dadi, Kamis (23/1/2020).

Menurut Dadi, dalam open bidding ini ada beberapa tahapan yang mesti ditempuh. Dalam pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan sendiri, mengacu pada Undang-Undang (UU) No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dalam proses assessment (penilai) kemarin, kami melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Sedangkan, untuk uji wawancara atau tes terakhir yang digelar kali ini, kami melibatkan tim yang terdiri dari akademisi, profesional, dan internal pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, dalam tes terakhir open bidding ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat prosesnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya ujian tersebut terkesan tertutup, justru kali ini dibuat terbuka.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menjelaskan, pihaknya sengaja meminta ujian terakhir ini dibuat terbuka. Alasannya, untuk memastikan transparansi proses ujian tersebut. Termasuk, pihaknya ingin memastikan seperti apa kualitas para peserta yang akan bersaing merebutkan jabatan tersebut.

“Jadi, kami nonton bareng (nobar) proses ujian ini di sebuah layar. Teknisnya, untuk uji wawancara dilakukan di satu ruangan tertutup, sedangkan kami dengan pejabat pemerintahan lain menonton di ruang lainnya melalui siaran langsung,” ujar Anne.(dik)