Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi segera menggandeng Korps Tentara Nasional Indonesia dalam menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Ir H Djuanda Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi segera menggandeng Korps Tentara Nasional Indonesia dalam menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Ir H Djuanda Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat.

Melalui cara ini, kata Dedi, penertiban akan rampung dengan rentang waktu yang lebih cepat. Tindak lanjut secara resmi berupa pengiriman surat permohonan bantuan kepada Panglima TNI pun ia akui sudah dilakukan.

“Kalau melibatkan TNI saya yakin penertiban akan lebih cepat, hari ini saya kirim surat ke Panglima TNI,” kata Dedi di sela Go Green Eco-Tourism Perum Jasa Tirta II Senin (19/12/2016).

Permasalahan jaring apung menjadi penyebab utama penurunan kualitas air dan penurunan fungsi turbin pembangkit listrik di waduk tersebut.

Langkah moratorium izin KJA hingga persiapan program zero KJA telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta bekerja sama dengan otoritas PJT II Jatiluhur.

Diketahui batas toleransi KJA di Waduk Jatiluhur berjumlah 4 ribu KJA. Menurut Dedi, zero KJA diperlukan demi recovery kualitas air dan turbin.

“Ke depan saya keluarkan moratorium, kalau perlu zero KJA, kalau peraturannya longgar bisa-bisa nanti jebol lagi, aturan kan 4 ribu KJA, tahunya jadi 24 ribu lebih,” tegasnya.

Terkait mata pencaharian petani jaring apung yang terancam hilang karena peraturan baru ini, Dedi mengatakan mereka dapat memanfaatkan kolam-kolam darat karena ia menilai suplai ikan masih dapat tercukupi melalui pertanian ikan di darat.

“Cukup ikan alam saja, di sekitar sini juga banyak kolam-kolam darat, suplai ikan masih bisa terpenuhi,” katanya.

Terakhir, pria yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda tersebut menyatakan komitmennya untuk terus membantu PJT II Jatiluhur dalam usaha penertiban jaring apung. “Direksinya ada semangat, kita terus support,” pungkasnya.

Editor : Dicky Zulkifly