Foto : Bukan Melalui Tes, Begini Kriteria Pengangkatan CPNS Menurut Dedi Mulyadi

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua DPD Golkar Jawa Barat melanjutkan ikhtiarnya mengadvokasi tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut dia, keberadaan mekanisme tes CPNS tidak memberikan solusi bagi peningkatan hajat hidup tenaga honorer.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat itu dalam sebuah pertemuan. Tepatnya, di kawasan Kota Bukit Indah, Plaza Hotel, Purwakarta, Jum’at (23/11/2018).

Pertemuan itu digelar dalam rangka silaturahmi Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia. Para tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam pertemuan itu.

“Jadi pengangkatan itu harus sesuai dengan lama masa pengabdian. Karena judulnya pengabdian, maka harus setia pada Pancasila dan UUD 1945. Saya kira ini lebih soft dibandingkan tes yang kita gak tahu nanti yang lulus tes setia apa tidak,” katanya.

Menurut Dedi, terdapat indikator lain yang tidak ditemukan dalam diri para peserta tes. Indikator tersebut adalah keikhlasan. Tenaga honorer sudah teruji keikhlasannya dalam menjalankan pengabdian selama bertugas. Menurut dia, aspek ini harus menjadi pertimbangan utama.

“Kunci utama itu kan kerja ikhlas. Tenaga honorer itu adalah orang-orang yang mau bekerja tanpa ada penghasilan tetap. Seharusnya, mereka kan menjadi prioritas. Saat ini kan banyak juga pegawai yang sudah memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi pernah menggulirkan program ‘Guru Yata Bhati”. Program ini berisi pemberian insentif terhadap tenaga honorer dari asalnya Rp25 ribu menjadi Rp500 ribu.

“Kemudian saya pernah ajukan ke pemerintah pusat agar pengangkatan honorer ini dijadikan prioritas. Meskipun, pendidikannya masih SMA, nanti setelah diangkat kan mereka bisa kuliah,” katanya.

Sambutan Baik Tenaga Honorer

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menyambut baik keinginan Dedi Mulyadi. Dirinya berterima kasih karena Dedi bersedia melakukan pendampingan terhadap gerakan tenaga honorer dalam memperjuangkan nasibnya.

“Sejak awal, keinginan kami memang begitu. Kami ingin diangkat menjadi PNS tanpa melihat usia, masa bakti kami di institusi negara harus menjadi pertimbangan utama,” katanya.

Menurut Titi, di antara rekan tenaga honorer yang sedang berjuang, banyak yang sudah menjalani masa bakti selama 25 tahun. Akan tetapi, masa bakti yang lama itu tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pihak pemerintah.

“Kami meminta keadilan baik dari segi peraturan maupun pelaksaan terhadap peraturan itu. Semoga di era Pak Jokowi ini perjuangan kami bisa tercapai,” tuturnya. (rls/eka)