PURWAKARTA, headlinejabar.com

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan rumah pun ikut meningkat. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya harga tanah dan rumah. Tentunya harga rumah yang semakin tinggi menjadi beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan solusi dengan menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang terjangkau, dengan programnya yang dinamakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Rumah subsidi yang disalurkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) itu, ditawarkan dengan uang muka yang murah, bunga yang rendah dan tenor cicilan yang lebih panjang.

Dalam menyalurkan dana bantuan FLPP, PPDPP bekerja sama dengan puluhan bank pelaksana, salah satunya dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

Untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi, Bank BNI bersama PPDPP melalui KPR Sejahtera BNI FLPP, melaksanakan Akad Kredit Massal sebanyak 4.675 debitur secara virtual di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta yang digelar di Bale Maya Datar, Komplek Pemkab Purwakarta, Selasa 30 Maret 2021.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengucapkan terimakasih atas kepada BNI yang hari ini melaksanakan akad massal KPR, termasuk di Kabupaten Purwakarta.

“Tentu saja ini akan memberikan solusi bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian tempat tinggal,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, dari data Distarkim, Kabupaten Purwakarta dengan jumlah penduduk yang hampir 1 juta jiwa, masih kekurangan sekitar 30 ribu hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Dengan fasilitas yang diberikan BNI, program PUPR dapat dimanfaatkan warga Purwakarta secara maksimal,” tuturnya.

Sementara, dari pihak BNI, Edo Edi Awaludin dalam keterangannya mengatakan, dari 4.675 unit yang diakadkan, Kabupaten Purwakarta sudah mendirikan 109 rumah dan yang sudah menandatangani sebanyak enam debitur.

“Kita selalu bekerjasama dengan pihak-pihak asosiasi, termasuk dengan Bupati Purwakarta. Untuk pengembangan sendiri, tergantung dari potensi daerah setempat. Seperti yang disampaikan Bupati Purwakarta, masih ada 30 ribuan warga yang belum mendapatkan hunian. Hal itu akan menjadi potensi bagi kami untuk pengembangan lebih luas lagi,” demikian Edo.(dik)