Dalam upaya menekan faham komunis, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat melakukan tidak pencegahan dan antisipasi adanya paham komuni.
Saat ini isu tersebut sudah marak beredar di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan serta pemetaan wilayah sekaligus penyuluhan kepada masyarakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati.
Kepala Kantor Kesbangpol Kota Depok, Taufan Abdul Fatah mengungkapkan, dengan melakukan pemetaan beserta penyuluhan ini adalah menjauhkan masyarakat Depok dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Oleh karena itu, pihaknya juga sudah menyebar beberapa anggota khusus untuk mengawasi beberapa wilayah yang ada di Depok.
“Kami menyebar beberapa anggota khusus untuk memantau situasi di wilayah. Juga telah mengambil langkah-langkah antisipasi seperti saling mengingatkan bahwa NKRI adalah harga mati yang harus dipahami oleh semua pihak,” tutur Taufan, Rabu (18/6/2016).
Selain itu, bilamana ada paham-paham yang mencurigakan yang diduga masuk dan berkembang di wilayahnya dapat melaporkan pada Kesbangpol dan pihak berwenang. Ini untuk mencegah agar paham tersebut tidak menyebar luas dan ditangani secara tepat.
Pihaknya juga memanfaatkan stakeholder yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), untuk menghimpun kemungkinan berkembangnya gerakan komunis di Depok.
“Kami bersama FKDM akan turun langsung mengawasi perkembangan yang ada di Depok. Ini dikarenakan anggota FKDM merupakan masyarakat dan tokoh masyarakat yang bisa memberikan suatu masukan dan pandangan-pandangan di masyarakat,” terang dia.
Walaupun sampai saat ini Depok masih biasa saja, tapi ia akan tetap terus waspada akan paham terorisme dan radikalisme, selain komunisme. “Kami akan aktif turun ke bawah untuk terus lakukan pengawasan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” pungkasnya.(*)
