Foto : Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Widyo Pramono di sela peluncuran buku miliknya berjudul Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya : Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar, di Sasana Pradata, Kejaksaan Agung RI, Rabu (10/8/2016).(Yusuf Stefanus – headlinejabar.com)

JAKARTA, headlinejabar.com

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Widyo Pramono menekankan para aparat penegak hukum kooperatif dalam memberantas korupsi. Kerja sama itu penting dilakukan mengingat keberadaan tindak pidana korupsi di Indonesia kian marak.

“Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Butuh kerja sama dengan Polri dan KPK,” kata Widyo di sela peluncuran buku miliknya berjudul Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya : Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar, di Sasana Pradata, Kejaksaan Agung RI, Rabu (10/8/2016).

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk membersihkan Indonesia dari tindak pidana rasuah dengan mengoptimalkan upaya pengusutan kasus. Penegak hukum, termasuk kejaksaan dapat mempercepat pelaksanaan putusan eksekusi.

“Aset harus dikembalikan kepada negara lebih cepat. Namun, jangan sampai eksekusi salah karena jaksa bisa digugat,” ujar Widyo.

Lebih dari itu, Widyo menilai, pengawasan internal di lingkungan penegak hukum perlu lebih dioptimalkan. Di Kejaksaan misalnya, sebagai Jamwas Widyo tak segan untuk mengambil langkah tegas terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran, seperti bertemu dengan pihak yang beperkara atau membuat kesepakatan tertentu dengan mereka.

“Apabila ada jaksa yang nakal, kami akan memeriksanya dengan ketat dan memberi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran,” kata Widyo.

Pendapat Widyo diamini Wakil Ketua KPK La Ode M. Syarif. Ia menuturkan, komisinya saat ini sudah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan sejumlah Kejaksaan Tinggi.

“Supervisi sudah berjalan dan diperkuat, salah satunya pencegahan bertemunya penyidik dengan terperiksa di luar Kejaksaan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo mewakili Jaksa Agung H.M.Prasetyo mengatakan, citra Kejaksaan bergantung pada penyelesaian korupsi tanpa cela dan pengembalian uang negara. “Oleh karena itu pemberantasan korupsi harus lebih dioptimalkan,” ujar Bambang.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut sejumlah pejabat Kejaksaan dan pemerhati hukum seperti pakar Hukum Pidana Andi Hamzah, Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, dan Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.(*)

Reporter : Yusuf Stefanus 
Editor : Dicky Zulkifly