JAKARTA, headlinejabar.com

Sejumlah aktivis dan mahasiswa dari Sumatera Selatan yang ada di Jakarta menggelar konfrensi pers terkait sumbangan fiktif Rp2 triliun dari anak mendiang Akidi Tio, yakni Heryanty Tio. Konfrensi pers berlangsung di Cafe 1947 Matraman, Jakarta Timur, Minggu (8/8/2021).

Abaraham, perwakilan aktivis dan mahasiswa Sumsel , mengatakan sumbangan fiktif Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio, melalui Heryanty, yang disarahkan secara simbolis kepada Kapolda Jenderal Eko Indra Heri, membuat mahasiswa Sumsel yang ada di Jakarta, malu.

Orang-orang luar Sumsel seringkali menanyakan sumbangan fiktif yang rencananya akan digunakan untuk membantu masyarakat Sumsel terdampak pandemi Covid-19.

“Ini sangat penting disikapi karena kami dari Sumsel yang tinggal di Jakarta. Tanah kalahiran kami dikotori, kami merasa malu terkait kegaduhan sumbangan ini,” ujar Abraham dalam konfrensi pers tersebut.

Menurut Abraham, aktivis dan Mahasiswa Sumsel yang di Jakarta sudah melakukan diskusi dan kajian secara mendalam sebelum menggelar konferensi pers terkait sumbangan fiktif Rp2 triliun tersebut.

“Karena kami sebagai putra Sumsel merasa malu. Ini harus dibuka apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Aktivis dan mahasiswa Sumsel – Jakarta kemudian menyampaikan empat tuntutan dalam kesempatan itu.

Pertama, mereka meminta Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumsel Eko Indra Heri.

“Kedua kami minta Mabes Polri, khususnya Kapolri untuk mengevaluasi Mapolda Sumsel karena sikap dan langkah yang dilakukan Kapolda blunder. Abang-abang kita di Mebes Polri sedang sibuk atasi covid. Sementara di Polda Sumsel malah bikin kegaduhan,” ujar Abraham.

Ketiga mereka meminta Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri harus menjelaskan motif sumbangan fiktif Rp 2 triliun tersebut.

“Harus dibuka itu. Apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Keempat, aktivis dan mahasiswa sumsel meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kasus sumbangan fiktif dari Akidi Tio tersebut.

“Kasus ini harus ditangani Mebes Polri karena dalam penyerahan simbolis Rp 2 Triliun itu ada beberapa pejabat yang hadir. Maka kami meminta yang hadir itu juga diperiksa. Yang terpenting kami semua ingin tahu, kenapa Kapolda bisa diprank. Jangan hanya menyampaikan uang itu tidak ada,” ujarnya.

Jika tuntutan aktivis dan mahasiswa Sumsel ini tidak ditangapi dan dikabulkan Mabes Polri , maka aktivis dan mahasiswa Sumsel di Jakarta akan melakukan langkah-langkah sesuai jalur mahasiswa .

“Kami akan melakukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Sepakat kawan-kawan,” kata Abraham.

“Sepakat,” jawab mereka yang hadir dalam konfrensi pers tersebut.

“Semoga harapan dan tuntutan kami ini diakomodir karena kami cinta tanah kalahiran kami,” tutup Abraham.(dik)