DEPOK, headlinejabar.com

Dugaan praktik jual beli bangku sekolah negeri mencuat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Para orang tua begitu berkeinginan anaknya meraih tiket masuk sekolah negeri dan tidak sedikit yang rela membayar mahal.

Kisah ini dialami langsung oleh anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan Dapil Depok-Bekasi, Nuroji. Dia menuturkan, sempat hampir menjadi korban praktik pungutan liar PPDB online demi anaknya meraih kursi di sekolah negeri.

“Hal ini banyak terjadi di mana pun lantaran para oknum yang bermain memanfaatkan kelemahan orang tua. Di mana-mana ada permainan, saya sudah lama tahu khususnya di Koya Depok,” kata Nuroji kepada headlinejabar.com di Kota Depok, Senin (27/6/2016).

Nuroji menjelaskan saat itu anaknya hendak memilih SMA negeri dan ditawari oleh sejumlah oknum LSM yang mengaku mempunyai kuota bagi anaknya. Harga pasarannya mencapai Rp15 juta.

“Saya hampir jadi korban. Saya dulu diminta Rp15 juta. Ini sudah sistematik, saya juga sudah terbuka bilang ke masyarakat jangan mau. Akhirnya saya lebih memilih memasukkan anak saya ke sekolah swasta,” katanya.

Menurut Nuroji, untuk memberantas praktik tersebut harus ada ketegasan dari kepala daerah membuat suatu aturan atau Peraturan Daerah (Perda). Jika tidak, banyak sekolah populer dimanfaatkan untuk menampung siswa titipan atau tambahan dengan jalur tidak legal tersebut.

“Susah karena banyak yang membekingi. Kita harus bongkar semua,” tegasnya.

Nuroji menyebut banyak sekolah negeri favorit yang menampung siswa titipan dengan ciri-ciri tertentu. “Kelas tambahan itu sebenarnya formalnya enggak cukup. Misalnya kuota PPDB 100, tapi ada tambahan 20 kursi malah tambah kelas, itu permainan. Cirinya para siswa biasanya masuk belakangan. Ini sudah sistemik,” tandasnya.(*)

Editor : Dicky Zulkifly