Paguyuban Pembudidayaan Ikan : Tolak Penghapusan KJA Waduk Jatiluhur

Foto: Paguyuban Pembudidayaan Ikan Tolak Penghapusan KJA Waduk Jatiluhur

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Paguyuban Pembudidayaan Ikan, Kolam Jaring Apung (PPI-KJA) waduk Jatiluhur demo aksi damai di gedung DPRD Purwakarta.

PPI-KJA bersama LSM Kompak serta Pemuda Pancasila menolak keras penghapusan KJA yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas), sebelum aksi ke kantor DPRD Purwakarta, mereka lakukan aksi ke Pemerintah Daerah (Pemda), namun tidak ada yang menerimanya, kemudian mereka di undang ke kantor DPRD Purwakarta untuk beraudiensi secara damai tanpa ricuh sedikitpun.

Baca Juga  Meski Terjadi Kenaikan, Harga Sembako di Kota Bandung Stabil

Salah satu anggota DPRD Dayat Hidayat mengatakan fungsi kami sebenarnya hanya melakukan penertiban serta penataan kolam apung yang ada di waduk Jatiluhur bekerjasama dengan Satgas, bukan penggusuran. Ucap dia dalam audiensi di gedung Paripurna. (Rabu/17/10/3018).

“kami tertibkan bukan menggusur kemudian menghilangkan KJA di Waduk Jatiluhur, kami paham akan banyak pihak yang kehilangan pekerjaannya”. Terangnya

Sebenarnya ada pihak perwakilan KJA yang merasa risih dengan berkeliarannya Satgas di waduk Jatiluhur, mereka sudah cukup bersabar sejak adanya penertiban, sehingga disitulah pemicu terjadinya aksi damai.

Baca Juga  Ridwan Kamil: Batik Super Junior Diplomasi Budaya

“sampai kapan Satgas ada di lapangan, dan jika satgas terus ada di lapangan itu akan memicu kami para petani untuk ricuh kedepannya, kami hanya meminta dewan menggunakan hak angket dan hak interpelasi untuk mengawasi kebijakan tersebut”. Tegas salah satu perwakilan petani ikan

Neng Supartini salah satu anggota DPRD Purwakarta mengatakan kami sudah di sumpah untuk mewakili rakyat makannya kami akan bantu rakyat, akan banyak pihak yang dirugikan berapa ribu petani yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga menurutnya Peraturan Presiden (Pepres) No 5 THN 2018 tentang percepatan, pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tidak boleh sepihak dengan mengesampingkan kemanusiaan.

Baca Juga  Ridwan Kamil: Kendaraan Listrik Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

“kalo memang KJA mencemari lingkungan, harusnya limbah pabrik juga di tertibkan, kita bicara kemanusiaan bukan lagi kepentingan,” tutup dia. (lan/eka)