PURWAKARTA, headlinejabar.com

Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hasil pencanangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, memang baru akan direalisasikan tahun 2017 mendatang. Namun, siapa sangka jika program yang langsung menjurus pada pemenuhan kebutuhan primer masyarakat ini, merupakan utang terakhir Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam masa jabatan sebagai kepala daerah di periodisasi 2013-2018.

Pencanangan program perbaikan Rutilahu yang dianggap “legacy” untuk masyarakat kecil ini akan dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Purwakarta melalui mekanisme alokasi bantuan keuangan desa. Sehingga untuk tahun 2017 fokus dana yang rutin diberikan setiap tahun ini seluruhnya dalam rangka penuntasan program Rutilahu.

Menanggapi kebijakan ini, Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Firman Manan menilai, bupati yang akrab disapa Kang Dedi itu sudah melakukan kebijakan pro rakyat sebagai bentuk kehadiran negara untuk rakyat miskin. 

Menurutnya, kepala daerah memang tidak sepantasnya terjebak dalam program mercusuar yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung dan cenderung membangun citra populer sesaat. 

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama salah seorang warganya yang mendapat bantuan Rutilahu. Kang Dedi, sapaan pemimpin berdarah sunda ini terlihat menggandeng seorang ibu dengan mimik bahagia.(Redaksi)

“Tugas negara itu memang sudah seharusnya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Saya kira program Rutilahu adalah salah satu di antaranya. Pemimpin itu tidak boleh terjebak dalam program mercusuar untuk gagah-gagahan saja,” kata Firman saat dihubungi melalui saluran telepon, Selasa (14/6/2016).

Firman juga menilai, kebutuhan rakyat terhadap perbaikan rumah tidak layak huni merupakan kebutuhan primer sehingga dengan adanya dorongan kebijakan dari pemerintah daerah maka seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan tersebut secara merata. 

“Negara harus memiliki kemampuan financial yang cukup untuk mewujudkan program ini agar terlaksana dengan baik. Artinya ini semua tergantung pada politik anggaran yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Purwakarta ini pelopor di Jawa Barat,” kata Firman.

Ketika program ini berhasil, kembali Firman berujar, maka ini merupakan indikator keberhasilan Negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya sehingga masyarakat berpenghasilan kecil dapat mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan lain selain untuk papan. 

“Dimana pun rumah layak huni itu menjadi pra syarat bagi kesejahteraan rakyat. Saat poin ini terpenuhi, maka efek dominonya syarat lain akan terpenuhi misalnya saja kebutuhan pangan dan sandang,” pungkas Firman.(adv)

Editor : Dicky Zulkifly