• Pemkab Purwakarta Hattrick Opini WTP dari BPK RI

    admin
    Advertorial

    Foto : Pemkab Purwakarta raih tiga kali opini WTP dari BPK RI.

    PURWAKARTA, headlinejabar.com

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan ini merupakan kali ketiga bagi Purwakarta setelah sebelumnya WTP juga diraih pada Tahun 2016 dan 2017.

    Prestasi tersebut diraih tidak terlepas dari kinerja seluruh stakeholder di Purwakarta. Untuk diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ini berisi opini anggaran tahun 2017. Saat itu, Dedi Mulyadi masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

    Baca Juga  Nyi Mas Malati Kirab Bendera Pusaka pada Upacara Kemerdekaan di Purwakarta

    Hal ini membuktikan bahwa selama kepemimpinannya di Purwakarta, Dedi Mulyadi selalu mengedepankan akuntabilitas pengelolaan APBD.

    Foto : Pemkab Purwakarta raih tiga kali opini WTP dari BPK RI.

    M Taufiq Budi Santoso sebagai Penjabat Bupati Purwakarta menerima Piagam WTP tersebut dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa. Penyerahan piagam tersebut bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moh Toha, Kota Bandung, Rabu (30/5/2018).

    “Alhamdulillah, semoga WTP ini menjadi motivasi bagi kami agar bekerja lebih baik lagi,” singkat Taufiq.

    Baca Juga  TPA Cikolotok Purwakarta Disulap Jadi Tempat Wisata Edukatif

    Taufiq juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Menurut dia, raihan opini WTP tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras semua pihak.

    Foto : Pemkab Purwakarta raih tiga kali opini WTP dari BPK RI.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada para pegawai di pemerintahan. Ini semua merupakan buah dari profesionalisme yang selama ini sudah dijalankan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa juga turut mengapresiasi. Kata dia, opini merupakan pernyataan profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula.

    Baca Juga  Sekolah Ekologi Proyeksi Tata Kelola Kemandirian Pangan Purwakarta

    Dia juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk konsisten menjalankan akuntabilitas anggaran.

    “Aturan perundangan merupakan dasar kita dalam bertindak. Sehingga lahir pernyataan profesional berupa opini itu,” katanya.

    Selain Purwakarta, terdapat 9 daerah lain yang meraih opini WTP. Yakni, Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran. Kota Bekasi dan Kota Depok menjadi dua tetangga yang meraih opini yang sama.

    EDITOR : DICKY ZULKIFLY

    Berita Terkait: