PURWAKARTA, headlinejabar.com

Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memastikan pembangunan jalan alternatif Kemuning rampung tahun ini. Jalan ini 1.272 meter atau sekitar 1,2 kilometer dengan lebar sekitar tujuh meter.

Setepah rampung pengerjaan, akses jalur kota bakal diberlakukan secara one way (satu arah) di Jalan Pasar Jumat dan Jalan Kemuning.

Infrastruktur baru yang akan dibangun itu rencananya mulai pintu rel kereta api (Jalan Kemuning) hingga samping Gedung Kembar, Jalan KK Singawinata atau sekitar Stasiun Purwakarta.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Purwakarta Budi Supriyadi menyampaikan, jika berjalan sesuai rencana, pertengahan 2017 izi  pemanfaatan lahan dari PT KAI di jalur Kemuning segera terbit. Pihaknya optimis tahun 2017 jalur alternatif kemuning dapat dituntaskan.

“Kami masih bisa mengelola anggaran untuk pembangunan konstruksi jalur alternatif Kemuning. Jadi izin dulu turun, pekerjaan itu langsung tuntas”, jelas Budi kepada headlinejabar.com, Kamis (30/3/2017).

Menurutnya, dua jalur perkotaan yang ada saat ini yakni Jalan Sudirman dan Cipaisan sudah cukup padat. Sehingga harus segera dibuat jalur alternatif.

“Karena terkendala oleh tanah atau aset milik PT KAI, tetapi sebagian tanah dari arah BTN sudah dibebaskan. Hanya aset milik PT KAI yang belum, saat ini masih proses administrasi pengajuan pemanfaatan lahan kepada PT KAI,” ujar Budi.

Pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan. Pada prinsipnya, pihak kementerian sudah menyampaikan aset PT KAI bisa digunakan untuk pembangunan jalan. Hanya saja, ada prosedur atau persyaratan yang ditempuh.

“Karena untuk penyerahan atau penggunaan aset, harus seizin Menteri Keuangan juga, selaku pemilik aset negara secara keseluruhan,” terang dia.

Karena kebutuhan mendesak, perlu adanya percepatan. Dampak kedatangan Menko Kemaritiman Luhut ke Purwakarta waktu lalu dan berkomunikasi dengan bupati cukup baik.

“Salah satu deputi di Kemenko Kemaritiman siap membantu merealisasikan jalur Kemuning. Semua persyaratan sudah diserahkan seperti UPL-UKL, Amdal Lalin, lokasi dan kegiatan. Tinggal nanti harus ada izin prinsip dari Direktur PT KAI,” tambahnya.

Ia melanjutkan, setelah ada izin prinsip,  secara bersama-sama berkas itu diserahkan kepada Dirjen Perhubungan Darat. 

“Kami sudah berupaya seoptimal mungkin, apakah nanti bentuknya sewa atau pinjam pakai. Nanti dirjen lah yang berhak menentukan, kami tetap optimis dan berharap pertengahan tahun ini izin pemanfaatan lahan PT KAI terbit,” tutup Budi.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY