PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat hari ini Sabtu (4/6/2016) menyambangi Bale Nagri Purwakarta. Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara. Mereka berdua langsung memasuki aula bangunan masa kolonial Belanda tersebut dan berbincang tentang perkembangan toleransi keberagamaan serta implementasi Satgas Toleransi yang pernah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.

Selain bermaksud ingin mengetahui dua hal tersebut, Imdadun dalam paparannya menyampaikan bahwa dirinya bermaksud memverifikasi surat edaran tentang kebebasan agama dan berkeyakinan. Menurut laporan yang sudah ia terima beberapa bulan yang lalu, Purwakarta sudah menjalankan surat edaran tersebut dengan baik sesuai dengan koridor konstitusi. 

Atas dasar itulah ia juga menyampaikan bahwa Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa memasukan Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu calon penerima anugerah penghargaan daerah paling toleran di Indonesia.

“Purwakarta memiliki komitmen nyata bukan hanya dalam peraturan tetapi sudah melaksanakan peraturan itu dalam bentuk perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kaum minoritas maupun minoritas didaerahnya ini. Kita sedih Jawa Barat termasuk daerah paling intoleran tetapi justru di daerah paling intoleran ini ada Purwakarta yang menjadi Kabupaten paling toleran di Indonesia,” kata Imdadun.

Imdadun mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut. Dia melihat di Purwakarta tidak pernah ada pembubaran upacara peribadatan yang melibatkan kaum minoritas ataupun mayoritas sehingga sangat wajar jika Purwakarta menjadi daerah percontohan bagi perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakninan di Indonesia. 

“Saya kira Purwakarta menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk beragama dan berkeyakinan,” papar Imdadun di hadapan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang turut hadir belakangan.

Terakhir Imdadun mengajak untuk melakukan efektifitas kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun antara Komnas HAM dengan Kabupaten yang pernah mendapat tuduhan “Darurat Akidah” dari salah satu ormas Islam garis keras ini. 

Dia menyerukan agar setiap kepala daerah tidak berdiam diri ketika menghadapi apapun bentuk gerakan intoleran yang menyerang wilayahnya. 

“Saya membaca melalui media pernah ada tuduhan bahwa Purwakarta darurat akidah. Tugas kepala daerah beserta jajarannya itu adalah tidak berdiam diri menghadapi hal seperti ini. Purwakarta sudah luar biasa menghadapi gangguan intoleransi. Saya kira semua tata cara beragama dan berkeyakinan memang harus dihormat,” pungkas Imdadun.(adv)

Editor : Dicky Zulkifly