PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ada pemandangan unik dalam peringatan Hari Buruh Sedunia (My Day) tahun ini di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dengan suasana hangat dan kekeluargaan, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama serikat buruh di Purwakarta memperingatinya dengan makan soto dan surabi bersama di Rumah Dinas Bupati Purwakarta, Minggu (1/5/2016). 

Dalam suasana hangat tersebut, serikat buruh dan Bupati Purwakarta berdisikusi akan kondisi perburuhan. Bertukar pikiran bagaimana meningkatkan kesejahteraan para buruh. Sembari menikmati hidangan soto, surabi dan tahu Sumedang.

Dedi menuturkan, hari ini kesejahteraan buruh jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Akan tetapi masih ada juga buruh yang yang harus diperhatikan. Yakni buruh informal, belum teradvokasi akan keberadaan mereka.

“Saya masih sedih adanya ketimpangan upah, seperti buruh rumah tangga, industri non formal, buruh serabutan harus mulai kita advokasi. Selain buruh informal juga harus kita perhatikan,” ungkap Bupati Dedi dalam diskusi itu.

Dalam sistem pengupahan, Dedi berkeinginan ada sebuah lembaga yang mengatur kebutuhan hidup layak (KHL), dimana lembaga tersebut bersifat independen dan tidak ada kepentingan politis.

Baca Juga : Ini Cara Baru Menikmati Minggu Pagi di Purwakarta

“Saya ada pandangan dalam menghitung KHL, harus ada sebuah lembaga yang kompeten dalam mengatur hal ini, karena dalam menghitung upah buruh jangan bersifat politis,” ujar dia.

Sampai hari ini Pemkab Purwakarta terus berusaha meningkatkan fasilitas terutama kebutuhan bagi para buruh.

“Berapapun gaji buruh tidak akan apa-apa kalau ada inflasi, subsidi baru buruh harus sudah menjadi fokus, kita upayakan menekan pengeluaran buruh, dengan terus tingkatkan pendidikan, tempat rekreasi, kita akan terus tambahakan,” tuturnya.

Ketua sarikat buruh FSPMI Purwakarta, Fuad BM, mengungkapkan, dalam peringatan My Day hari ini para buruh tetap akan menolak kebijakan PP 78 dan menuntut pembubaran pengadilan hubungan industrial (PHI).

“Peringatan My Day kali ini kita tetap sepakat tolak PP 78 No 2015 tentang pengupahan yang sangat merugikan buruh, selain itu kita juga tuntut PHI di Bandung untuk dibubarkan,pasalnya setiap kita bersengketa berkaitan dengan PHK kita selalu kalah,bakan persentasinya nol persen dan hasilnya selalu berbeda ketika kita kasasi ke MA,” ujarnya.

Hal senadad dikatakan Ketua SPSI Purwakarta Agus Gunawan. Selain menolak PP 78, para serikat yang berada dalam naungan SPSI sendiri akan tetap memperjuangkan para buruh garmen.

“Problem daerah yang upahnya lebih rendah bicara garment problem yang kita hadapi,bukan hanya sebatas membicarakan upah saja,tapi bagaimana melindungi buruh,ditengah gencarnya bedol garmen yang pindah kewilayah yang upahnya kecil,” tuturnya.(adv)

Editor : Dicky Zulkifly