Foto : Kepala BPKSDM Kabupaten Purwakarta, Ruslan Subanda

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Kasus indisipliner Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta selama 2018 mengalami penurunan yang signifikan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Purwakarta, melansir sejak Januari sampai September kemarin, ASN yang kena sanksi indisipliner hanya tiga pegawai. Sedangkan selama 2017, ASN yang kena sanksi indisipliner 16 pegawai.

“Dari tahun ke tahun, kinerja ASN di Purwakarta semakin membaik. Salah satu indikatornya, kasus ASN yang indisipliner semakin menurun. Dengan begitu, para pegawai ini telah bekerja dan melayani masyarakat secara maksimal. Alhamdulillah, pegawai yang malasnya, sudah sangat sedikit,” ujar Kepala BPKSDM Kabupaten Purwakarta, Ruslan Subanda, Senin (22/10/2018).

Menurutnya, selain yang indisipliner, ada juga ASN yang tersandung masalah hukum. Selama 2018 ini, ada lima pegawai yang terjerat hukum. Dari lima pegawai ini, tiga di antaranya sudah dipecat secara tidak hormat. Sedangkan, dua pegawai lagi masih dalam proses.

Kelima pegawai yang tersandung masalah hukum ini, lanjut Ruslan, dari berbagai instansi. Seperti dinas perhubungan dan sekertarit dewan. Adapun, kasus yang mendera mereka juga bervariasi. Mulai dari narkoba, kasus korupsi sampai saber pungli.

Meski demikian, lanjut Ruslan, pembinaan terhadap ASN terus dilakukan. Bahkan, pihaknya juga sering memotivasi ASN untuk lebih giat lagi dalam bekerja, serta mematuhi aturan. Bahkan, di Purwakarta ada aturan khusus bagi ASN yang sering mangkir kerja, yakni akan mendapat sanksi lain. Seperti, tunjangan daerahnya dipotong sebesar Rp 500 ribu.

“Kalau mereka tidak masuk kerja tanpa alasan, ada sanksi administratif. Salah satunya, pemotongan tunjangan. Ini sangat efektif, jadi banyak ASN yang giat lagi dalam bekerja,” kata Aman Ruslan, begitu ia karib disapa. (dik/eka)