Foto : Pendaftar Praja IPDN Capai 30.000 dari Kuota 2000 Orang

SUMEDANG, headlinejabar.com

Pendaftaran tes masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sudah dibuka mulai dari tanggal 9 April dan akan ditutup 30 April 2018 sekarang.

“Penerimaan Tes masuk IPDN sudah menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test), jadi tidak mungkin ada intervensi dari siapapun dalam pelaksanaan tes,” ungkap Prof Ermaya Suradinata di Kampus IPDN Jatinangor, Jumat (27/4/2018) kemarin.

IPDN sudah mengundang KPK dan kepolisian untuk mengawasi jalannya proses pendaftaran dan tes.

“Sekarang sudah ada 20.000 pendaftaran tahun kemarin 48.000 pendaftar. Kuota tahun 2017 sebanyak 1658 praja sedangkan untuk tahun ini tahun 2018 kuotanya bertambah menjadi 2000 formasi,” ujar Ermaya.

Berakhir pendaftaran tanggal 30 April kemungkinan pendaftaran terus bertambah dan dapat mencapai jumlah lebih dari 40.000 pendaftaran.

“Lulusan IPDN, sekarang diminta oleh badan atau kementrian selain Kemendagri, seperti Sekjen DPR, BIN, Kementrian Keuangan ,Menpan, PU PR, Menhub, termasuk KPK.” jelas Ermaya yang merupakan mantan Gubernur Lemhanas tersebut.

Ermaya yang mengklaim zero kekerasan dan zero narkoba semasa IPDN dalam pimpinannya bertekad menetapkan system, system pembelajaran.

“Saya ingin merubah system, teori itu 40 persen sedangkan praktek 60 persen maka sekarang IPDN sedang banyak melakukan praktek di lapangan, kami sedang melakukan dan membentuk lembaga research dan kajian,” katanya.

Untuk sistem di tenaga dosen 70 persen research dan 30 persen mengajar. Sekarang dosen yang berkualitas di IPDN bahkan mengajar di Sespim Seskoad.

“Dulu Praktek Kerja Lapangan (PKL) hanya penyuluhan, namun sekarang PKL praja IPDN menghasilkan bukti seperti rumah dan jembatan yang dibuat oleh para praja,” kata Ermaya di hadapan sejumlah wartawan.

Tahun 2017 sudah dibangun 56 rumah 2018 ditargetkan 100 rumah di bangun dalam kegiatan PKL praja. Pemerintah harus hadir di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maka IPDN saat ini memiliki program studi baru yakni 

Teknologi Pemerintahan, Management Disaster (bencana) dan pendidikan Kepolisian kententraman ketertiban pelayanan Publik.

REPORTER : DONI IRWANDY
EDITOR : DICKY ZULKIFLY