Foto : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok Nina Suzana.

DEPOK, headlinejabar.com

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok Nina Suzana Mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan teroboson guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui sektor pajak rumah makan, pajak hiburan, parkir, reklame, air tanah dan lain-lain.

Dikatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian karena menurutnya selama ini hiburan atau pentas seni selalu lolos tidak membayar pajak.

“Sebelum mereka menggelar acara mereka harus membuat izin keramaian sebelum mendapatkan izin mereka harus membayar pajak dulu ke kita setelah itu baru keluar izin keramaian dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 2017,” kata Nina

Sedangkan untuk pajak rumah makan dirinya mengatakan telah melakukan mapping termasuk yang kecil-kecil yang belum menjadi wajib pajak seperti makanan ayam siap saji besto dan lain-lain.

“Besto itu kan banyak cabang-cabangnya tapi tidak hanya besto saja yang kita sasar dan kedepannya warteg dan warung-warung bakso juga kita wajibkan untuk dapat menjadi wp,” jelasnya.

Setelah menjadi Wp maka mereka mempunyai kewajiban untuk taat dan melaporkan omset mereka setiap bulan nya.

“Saat ini sudah ada 780 WP khusus untuk rumah makan sebelum saya masuk itu hanya sekitar 470 WP,” katnya.

Sedangkan untuk warteg sendiri pihaknya kan terus melakukan sosialisasi karena pada prinsipnya warteg sama seperti rumah makan mereka memiliki meja kursi untuk menyajikan kepada pelanggan,karena secara aturan sudah terpenuhi.

“Selama ini dianggap warteg itu ekonomi lemah tapi jangan salah omset mereka bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah dan syarat untuk WP adalah omset satu bulan harus 10 juta,” tegasnya.

Terkait dengan keterbatasan sumberdaya manusia dirinya mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi dirinya dan anak buahnya bagaimana caranya bisa meningkatkan PAD salah satunya dengan melakukan inovasi dan berbagi tugas di lapangan.

“Karena pegawai pajak kita hanya 11 orang karena untuk idealnya untuk satu kecamatan itu 5 orang petugas pajak dan kekurangan sdm tidak menjadi hambatan bagi kita dan mereka juga mempunyai target dalam bekerja jadi dalam satu harus harus bisa mendapatkan WP,” tandasnya.

REPORTER : YOPI SETYABUDI
EDITOR : DICKY ZULKIFLY