Foto : Ridwan Kamil.IST

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Kejadian pembredelan atribut sosialisasi bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar Ridwan Kamil membuat berang internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Wali Kota Bandung tersebut dinilai tidak fatsun dan tidak menghargai keputusan DPP Partai Golkar yang telah mencalonkan dirinya di Pilgub Jawa Barat.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Sukim Nur Arif. Ia mengatakan bahwa pembredelan tersebut tidak sepatutnya dilakukan mengingat Ridwan Kamil telah diusung oleh partainya. 

“Saya kira itu tidak pantas ya, cermin tidak fatsun. Padahal kan jelas, dia sudah diusung oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat,” jelas Sukim di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (27/11/2017).

Terkait keberadaan foto Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dalam atribut sosialisasi tersebut, Sukim menyatakan, secara de jure, posisi Ketua Umum Partai masih dipegang oleh tersangka kasus e-KTP tersebut. Karena itu, Novanto masih dianggap sebagai simbol formal Partai Golkar sebelum dilakukan pergantian Ketua Umum. 

“Sampai saat ini Ketua Umum Partai Golkar masih Pak Setnov, jadi menurut kami adalah hal yang seharusnya dilakukan memasang foto beliau bersama bakal calon yang diusung. Saya kira tidak ada masalah,” katanya. 

Sukim menyebutkan beberapa lokasi tempat pemasangan atribut sosialisasi bakal calon Gubernur Jawa Barat tersebut yang kini sudah dibredel. Diantaranya, lokasi Simpang Lima dan Alun-alun Tarogong Kabupaten Garut dan depan Hotel Horison, Kota Bandung. 

Artibut itu masing-masing diketahui hanya bertahan 2 sampai 4 hari. Setelah itu, semuanya diketahui hilang. 

Selain itu, Sukim juga menyayangkan sikap Ridwan Kamil yang hari ini masih belum menjalin komunikasi dengan kader Golkar baik di tingkat akar rumput maupun internal Golkar Jawa Barat. Seharusnya, kata dia, inisiatif komunikasi dilakukan oleh dirinya kepada Partai Golkar secara institusi. 

“Sampai saat ini belum ada secara formal ya, masih obrolan yang belum ditindaklanjuti. Rekomendasi dari DPP Golkar tidak boleh dia abaikan,” tegasnya. 

Jika kondisi ini terus belangsung, Sukim mengaku akan melakukan langkah-langkah antisipatif secara keorganisasian. 

“Harusnya ada pengakuan secara formal dan deklarasi sesuai dengan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Kalau kondisi ini terus berlangsung, tentu ada langkah-langkah keorganisasian dari kami,” pungkasnya.