Foto : rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD Kota Depok 2018, Selasa (21/11/2017).

DEPOK, headlinejabar.com

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Depok Agustina Simanjuntak mempertanyakan masih belum maksimalnya pelayanan publik di Kota Depok. Semisal adanya rumah sakit yang menolak pasien BPJS. Fraksi meminta Pemkot Depok segera memanggil pimpinan rumah sakit.

Utamanya menegaskan kembali bentuk kerja sama RS Permata Sawangan Depok dengan BPJS. Sehingga ke depan, tidak terjadi lagi RS menolak pasien BPJS. 

Fraksi juga menyoroti persoalan kemacetan di Kota Depok yang kian tak tertangani. Berikut ujicoba SSA yang belum maksimal. Dalam hal pengembangan ekonomi kreatif, wisata kuliner di Kota Depok segera dilakukan penataan. 

“Pembangunan alun-alun segera direalisasikan, demikian juga pembangunan stadion sepak bola berkapasitas nasional,” kata Agustina dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD Kota Depok 2018, Selasa (21/11/2017).

Sementara itu, Fraksi Gerindra  melihat bahwa untuk meningkatkan PAD maka segenap jajaran Pemkot Depok harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan dan kreasi yang efektif untuk mendongkrak PAD. 

Fraksi PKS dalam pandangan umumnya, target target pendapatan daerah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp123 miliar lebih atau sekitar 4,97 persen. Menyikapi hal ini maka untuk menggali sumber-sumber PAD perlu terus ditingkatkan.

Fraksi PAN, berharap kepada Pemkot Depok agar RAPBD TA 2018 mampu menjawab berbagai persoalandi masyarakat. Fraksi Golkar, meminta kepada Pemkot Depok pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan benar-bemar dapat memberi manfaat untuk masyarakat dan harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan berhasil.

Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar dalam RAPBD TA 2018 harus memuat 14 program prioritas antara lain, Infrastruktur layanan dasar pemukiman, pengembangan teknologi informasi, telekomunikasi, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya puskesmas rawat inap 24 jam, peningkatan insentif RT, RW, dan LPM serta pembangunan alun-alun sehingga dapat terpenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok.

Untuk Fraksi PPP dalam pandangan umum yang disampaikan Mahzab HM. Bahwa fraksi PPP menyadari dengan APBD Kota Depok yang terbatas, tidak mampu menyelesaikan seluruh program prioritas dan tidak mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang ada di Kota Depok. Namun demikian, kata dia APBD yang ada saat ini harus bisa dimaksimalkan agar dapat membawa perubahan yang lebih baik. Dengan catatan harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi untuk perbaikan yang lebih baik dan kemajuan Kota Depok.

Diakhiri, Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB), dalam pandangan umum yang disampaikan Nurjaman. Bahwa fraksi RNB berharap Pemkot Depok dapat terus meningkatkan target PAD dan mendongkrak pendapatan daerah dengan melihat sektor-sektor ekonomi mana yang masih berpotensi untuk ditingkatkan dan melanjutkan bantuan kepada UMKM serta melakukan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Depok. 

REPORTER : YOPI SETYABUDI
EDITOR : DICKY ZULKIFLY