Mendadak Kunjungi Ruang Wartawan, Presiden Bicara Seputar KPK
JAKARTA, headlinejabar.com
Presiden Joko Widodo mendadak berkunjung ke ruang wartawan kepresidenan, di lingkungan Istana Negara. Ruang wartawan kepresidenan baru saja proses penyelesaian renovasi selama satu tahun. Presiden langsung meninjau musola, ruang tunggu tamu dan toilet.
Di sela kunjungan itu, presiden berbincang dengan wartawan, dan mengungkapkan pandangan tentang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Menurut dia, semangat pemberantasan korupsi mesti terus dijaga.
“Saya tidak ingin KPK lemah. KPK harus kuat, dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur. Karena negara kita masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan, Selasa (13/6/2017).
Presiden menegaskan, tidak boleh sekali pun terlintas mengenai pemikiran-pemikiran untuk melemahkan upaya dari lembaga antirasuah itu. Inilah semangat dan landasan pemikiran yang menurutnya, harus terus dijaga oleh bangsa Indonesia.
“Kita perlu KPK yang kuat, KPK yang independen. Pemikiran ini harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah dan pembuatan keputusan. Jadi jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, tidak boleh,” tegas Jokowi.
Meski demikian, ia tidak memungkiri bila dalam realitasnya di lapangan terdapat pandangan mengenai perbaikan yang harus dilakukan oleh KPK. Namun, perbaikan tersebut hendaknya dilandaskan pada semangat untuk terus menjadikan KPK lebih profesional dan menjadi semakin kuat.
“Kalau memang harus ada yang diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau memang harus ada yang dibenahi, ya dibenahi. Tapi kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak mengendur. Sekali lagi, negara kita masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi korupsi,” tuturnya.
Presiden sendiri tidak ingin berkomentar mengenai polemik hak angket terhadap KPK yang saat ini tengah digulirkan di DPR. Secara tegas, ia menyatakan bahwa persoalan hak angket merupakan kewenangan di DPR yang tidak bisa diintervensi pemerintah.”Itu wilayahnya DPR,” ujarnya.
REPORTER : YUSUF STEFANUS
EDITOR : DICKY ZULKIFLY
