PURWAKARTA, headlinejabar.com

Ketertarikan sosok Zulkifli Hasan terhadap Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi semakin jelas. Menatap kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini punya hitungan dan cara pandang tersendiri. Konsep tentang pembangunan pedesaan salah satunya.

Konsep tersebut rupanya telah lama dijalankan oleh Dedi Mulyadi dalam membangun Kabupaten Purwakarta. Zulkifli menyebut, konsep pembangunan pedesaan ini seharusnya tidak hanya diterapkan di Purwakarta. Melainkan harus menjadi program yang dilaksanakan secara massif di Jawa Barat.

“Sebelum acara ini, saya tidak pernah diskusi dengan Kang Dedi soal apa yang mau dibicarakan. Tapi, soal gagasan, kami itu sudah nyetel. Makanya, saya katakan, Kang Dedi itu cocok dengan saya,” ungkap Zulkifli dalam lawatan kuliah umum tokoh desa se-Jawa Barat di Bale Maya Datar, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/5/2017) lalu.

Dedi menurut Zulkifli, dinilai telah mendekatkan kewajiban pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pedesaan. Kewajiban tersebut menurut dia, tidak bisa ditawar karena bersifat mutlak.

“Purwakarta itu keren. Saya mau dong kalau kerennya Purwakarta ini bisa juga dirasakan oleh daerah lain di Jawa Barat. Konsep dan pelaksanaan program pembangunan pedesaan, pelayanan publik seperti di Purwakarta juga harus dinikmati oleh publik Jawa Barat,” kata Zulkifli.

Atas dasar penilaian ini, Zulkifli menilai jika Dedi Mulyadi cocok untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Dukungan ini ia lontarkan agar ide, gagasan serta program milik pria yang kini gemar mengenakan peci hitam tersebut dapat diterapkan di Jawa Barat.

“Cocok gak kalau jadi Gubernur Jawa Barat? Saya aja cocok kalau Kang Dedi menjadi Gubernur Jawa Barat,” cetusnya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyebut, posisi desa harus mandiri agar tidak tergantung pada subsidi pemerintah pusat maupun daerah.

“Konsepnya itu penyertaan modal desa kepada perusahaan. Sehingga desa mampu membiayai kebutuhan pembangunannya melalui dividen setiap tahun. Jadi, pemerintah provinsi, kabupaten, maupun pusat tidak perlu lagi memberikan subsidi dana pembangunan  untuk desa,” pungkas Dedi.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY