Sikap HMI Purwakarta Dukung Jaminan Perbedaan Keyakinan

Foto : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta Hamzah Zaelani

PURWAKARTA, HeadlineJabar.com
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta Hamzah Zaelani mendukung Surat Edaran (SE) No 450 /2621/Kesra/2015 tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan, yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Hamzah sepakat dengan edaran tersebut dengan pandangan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat Purwakarta untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 29 UUD 1945, jika warga negara Indonesia dipersilahkan memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.

Baca Juga  Cakades Terancam Didiskualifikasi Jika Kampanye Saat PPKM Darurat

“Langkah yang diambil kepala daerah di Purwakarta sudah tepat dalam menciptakan kondusifitas dan hubungan keyakinan, sosial budaya yang berbeda. Sejauh ini, di Purwakarta belum ada gejala yang mengarah kepada konflik keyakinan,” jelas Hamzah, Senin (16/11/2015).

Berkenaan dengan isu yang berkembang dalam hal ini penyikapan terhadap perkembangan aliran Syiah, dinilai Hamzah, di Purwakarta belum terlihat tindakan-tindakan spekulatif yang mengarah pada konflik. Termasuk, langkah deklarasi yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Kabupaten Purwakarta tidak perlu dilakukan. Namun, sikap HMI selaku wadah cendekia Islam tidak melakukan penolakan.

Baca Juga  Pohon Besar di DPRD Depok Roboh Diterjang Puting Beliung

“Berkenaan dengan deklarasi anti Syiah, bukan tidak sepakat, akan tetapi yang pertama kali perlu dilakukan, pertanyaannya sudah sejauh mana validitas data yang dimiliki ANNAS soal pengikut Syiah di Purwakarta. Dan, dengan dilakukan gerakan deklarasi, bisa jadi itu mengundang konflik berlanjut,” demikian Hamzah menilai.

Padahal, sejauh ini kerukunan kelompok Sunni dan Syiah di Purwakarta dalam kondisi baik. Dikatakan Hamzah, deklarasi bisa saja menjadi pemicu konflik dengan klaim ANNAS selaku perwakilan Sunni sebagai pemicu konflik.

“Bagi HMI, yang pertama perlu dilakukan, adalah validitas data pengikut Syiah yang dimiliki. Seberapa bahayakah pengikut Syiah di Purwakarta yang akan melahirkan dampak konflik dengan kelompok Sunni seperti halnya yang terjadi di timur tengah,” ungkap Hamzah.

Baca Juga  Diguncang Gempa Warga Depok Panik

Dalam artian, di sini HMI menolak terjadi konflik yang begitu parah seperti halnya di timur tengah.
Lebih tegasnya, wadah mahasiswa Islam ini menolak adanya konflik baru antara Syiah dan Sunni di Purwakarta.

“Dikhawatirkan dengan dilakukan deklarasi, yang awalnya kelompok Syiah diam saja, melakukan tindakan mengarah konflik. Karena keberadaannya merasa terganggu dan diintimidasi,” jelas Hamzah.(dzi)