Foto : Ilustrasi.ISTIMEWA

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Selama ini dikenal istilah pemerintahan dinasti, nepotisme, sampai otoritas kekeluargaan. Praktik ini muncul sampai di kelas pemerintahan provinsi, semisal kasus di Banten.

Namun, siapa duga jika saat ini praktik serupa juga marak terjadi di sekelas pemerintahan desa. Bibitnya muncul semenjak undang-undang desa diberlakukan, sampai posisi sekretaris desa yang bukan dari latar belakang pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala desa (kades) terpilih dikabarkan banyak menarik anggota keluarga, kerabat dan sahabat terdekat untuk duduk di jabatan strategis dan perangkat desa.

“Warga masyarakat kami minta reaktif. Jika kades setempat melakukan praktik seperti ini. Jangan takut,” jelas Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Wawan Tarsamana Setiawan, baru-baru ini.

Wawan mengingatkan, jangan terlalu banyak saudara kades di struktur pemdes. Bahkan bisa jadi secara regulasi tidak dibenarkan.

“Ini masuk wilayah korupsi, kolusi san nepotisme (KKN). Bahaya,” tegas Wawan.

Pemdes memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan dalam merevolusi birokrasi secara selektif. “Masyarakat harus reaktif manakala ada proses pemdes yang bermasalah seperti ini,” kata Wawan.

Memang banyak kekurangan dan kerugian manakala perangkat desa dikuasai lingkaran keluarga. Mulai dari profesionalitas dan proporsionalitas, sampai kualitas kinerja yang kadang selesai dengan jalur kekeluargaan.

Termasuk, banyak kekurangan saat sekdes dijabat bukan oleh pihak berlatarbelakang PNS. “Setidaknya kalau PNS tahu aturan dan lebih terdidik,” tutur dia.

Terkait masalah ini, pihaknya bakal berkonsultasi dengan pihak kepala daerah untuk segera membuatkan peraturan daerah (perda).

“Tingkat arogansi kades, ngangkat sekdes dan perangkat desa dari anggota keluarga ini masalah baru,” tutup dia.

EDITOR : DICKY ZULKIFLY