Foto : Di hadapan ratusan peserta Festival HAM 2016 yang diselenggaran hari ini Kamis (1/12) di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tersebut membeberkan pola pendidikan untuk membangun sikap toleransi di Purwakarta.

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Peneliti sosial Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KBB) yang juga Dosen Ilmu Sosial  Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Halili Hasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, bahkan Hali menyebut bahwa Dedi memiliki keberanian dalam membangun toleransi di daerah yang dipimpinnya, ditengah Provinsi Jawa Barat, sebagai daerah tingkat Intoleransinya tinggi di Indonesia.

“Saya salut keberanian seorang Bupati Dedi, yang berani menegakan toleransi ditengah juaranya Jawa Barat dalam intoleransi,” ungkap Halili disela-sela kegiatan Festival HAM 2016, yang diselenggarakan di Pemkab Bojonegoro Jawa Timur seperti rilis Humas Pemkab Purwakarta, Kamis (1/12/2016).
 
Keberanian Dedi, menurut Halili adalah dengan memberikan Layanan pendidikan beragama bagi seluruh siswa, dan di Indonesia sangat jarang terjadi ketiks suatu pemimpin daerah membuka ruang tersebut.

“Langka sekali, makanya saya bilang Pak Bupati ini berani sekali karena memberikan ruang bagi siswa untuk beribadah di sekolahnya berdasarkan keyakinannya masing – masing, dan ini merupakan bentuk layanan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh negara,” ujarnya.

Halili mengungkapkan, bahwa sikap – sikap intoleran bisa terbentuk dari tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, apa yang dilakukan oleh Purwakarta menurutnya langkah tepat sekali.

“Pernah melakukan peneilitan, timbulnya bibit intoleran terbangun dari tiga lingkungan yaitu keluarga, masyarkat dan di lembaga pendidikan, untuk keluarga dan masyarakat saya kira cukup sulit negara menimalisir, dan ini kecerdasan Purwakarta masuk dalam pendidikan sehingga sejak dini siswa ditimbuhkan rasa toleransinya dan sedikitnya bisa meminimalisir sikap – sikap intoleran,” tuturnya.

Layanan pendidikan, seperti di Purwakarta sendiri, menurut Hali harus dicontoh, oleh daerah lainnya, karena merupakan hal yang positif dalam memupuk persatuan terutama sebagai warga negara.

“Layanan pendidikan agama yang adil, purwakarta cukup baik, pintu layanan pendidikan agama, kalau layanan pendidikan agama tidak diberikan maka akan merembet pada hal lainnya,sudah bagus pendidikan toleransi,memiliki pelayanan pendidikan agama, tidak banyak di daerah orang lain, apresiasi dan sosialisasikan. Bisa jadi percontohan kalau pendidikan baik maka akan berefek baik,” ujarnya.

Karena modal dalam membangun warga negara adalah pendidikan agama dan kewarganegaraan.

“Negara harus mampu membangun warha negara, bukan membangun jamaah, karena modal dasar untuk membangun warga negara ada dua hal dalam pendidikan, yaitu pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan,” pungkasnya.

Purwakarta sendiri, melalui inisiasi Bupati Dedi, dalam membangun toleransi di Purwakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan, selain membangun Satgas Toleransi, Surat edaran Jaminan Beribadah dan berkeyakinan serta terakhir yaitu setiap sekolah di Purwakarta memiliki ruang ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

Editor : Dicky Zulkifly