Foto : Pengamat Kebijakan Publik Dr Ir Achmad Nasir Biasane MSi.

DEPOK, headlinejabar.com

Pengamat Kebijakan Publik Dr Ir Achmad Nasir Biasane MSi menilai, siapapun berhak untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Jawa Barat. Tanpa terkecuali Walikota Depok Idris Abdul Shomad.

Dengan catatan, memiliki kemampuan dan dianggap mampu. “Ada diskresi dari ketua umum sebagai persetujuan Pak Idris Maju,” jelas pengamat yang juga kader Golkar ini, beberapa waktu lalu.

Siapapun yang mendorong Walikota Depok untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Golkar, tidak menjadi soal. Asalkan memenuhi kriteria dari AD/ART partai, di antaranya sudah pernah menjadi pimpinan Partai Golkar atau sayap-sayap lartai dimanapun.

Kemudian apabila belum pernah menjabat, minimal harus menjadi kader Golkar minimal lima tahun.

“Apabila ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat tersebut dan tidak memiliki kartu tanda anggota maka Ketua Umum DPP Golkar berhak mengeluarkan diskresi,” kata dia. Itupun kata Nasir, bila dianggap mampu, loyal terhadap partai.

Jika Walikota Idris mengambil kesempatan, sudah pasti ada penolakan-penolakan dari para kader.

“Pertanyaannya adalah apakah ini politis atau dedikasi Pak Idris terhadap Partai Golkar sudah besar,” kata Nasir.

Reporter : Yopi Setyabudi
Editor : Dicky Zulkifly