Foto : Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama seorang petani asal Kampung Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang.

SUBANG, headlinejabar.com

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong adanya perubahan dalam tata kelola beras. Sejauh ini Dedi melihat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran beras di pasaran.

Keinginan ini ia terjemahkan menjadi instruksi kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang Imas Aryumningsih yang juga masih menjabat sebagai Plt Bupati Subang, Jawa Barat di sela pelantikan pengurus Golkar setempat di Kampung Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang hari ini Selasa (13/9/2016).

Dedi yang hadir dan melantik pengurus baru partai berlambang pohon beringin ini meminta jajaran pengurus Golkar Kabupaten Subang yang kini dipimpin oleh Imas agar concern terhadap isu kekaryaan, dalam konteks Subang yang menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat.

Isu kekaryaan ini diantaranya adalah permasalahan pertanian, Dedi meminta Imas selaku Bupati agar membuat gudang beras yang diperuntukan untuk persediaan konsumsi masyarakat setempat.

“Pemerintah daerah subang harus bekerjasama dengan bulog untuk membuat gudang beras, prioritasnya tentu untuk masyarakat setempat. Ini penting agar pada saat musim paceklik, masyarakat dapat mengkonsumsi beras yang mereka produksi sendiri,” jelas Dedi di hadapan para pengurus baru Golkar Subang.

Dedi yang juga masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta untuk periode yang kedua ini pun sempat mengungkapkan keprihatinannya. Saat ini menurut dia, kekurangan beras malah justru terjadi di wilayah yang disebut-sebut sebagai lumbung padi seperti Subang, Karawang dan Indramayu. Hal ini dibuktikan dengan tingginya konsumsi beras raskin di wilayah tersebut.

Foto : Perubahan dalam tata kelola beras mengingat adanya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran beras di pasaran.

“Ini ironis, wilayah lumbung padi kok konsumsi beras raskinnya tinggi. Tentu saya kira ada yang keliru dari sisi pengelolaannya. Ada keanehan misalnya begini, beras dari sini dibawa ke pasar induk di Jakarta, beras yang sudah tersimpan lama di Jakarta di gudang bulog dikirim lagi kesini dan wilayah lain, biaya angkutnya mahal. Maka saya kira pembuatan gudang beras di masing-masing wilayah menjadi urgensi yang harus segera dilakukan,” tegas Dedi.

Hasil panen berupa gabah kering giling menurut Dedi dapat disimpan untuk didistribusikan dalam bentuk beras ke masyarakat secara langsung, sehingga ada keadilan distribusi pangan. Menurut Bupati yang juga seorang petani tersebut, sudah tidak boleh lagi terjadi fenomena masyarakat di wilayah penghasil beras tapi mengkonsumsi beras dengan kualitas rendah.

“Misalnya kisaran harga gabah itu Rp300 ribu sampai Rp350 ribu, itu bisa dibeli dan disimpan, saat paceklik bisa dijual ke masyarakat setempat,” pungkas Dedi.

Sebelum acara pelantikan tersebut digelar, Dedi berkeliling di seputaran Kecamatan Compreng Subang yang menjadi salah satu penghasil padi di wilayah itu. Gagasan perubahan tata kelola beras ini didapat oleh Dedi setelah berdialog dengan petani setempat.(*)

Editor : Dicky Zulkifly