Foto : Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Hermanto menilai, banyak masyarakat lupa untuk membayar pajak.(Yopi Setyabudi – headlinejabar.com)

DEPOK, headlinejabar.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, diminta fokus dalam penerimaan sumber pajak terutama PBB saat melakukan peningkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Hermanto menilai, banyak masyarakat lupa untuk membayar pajak. Perangkat desa di tingkat bawah harus diefektifkan mulai tingkat RT dan RW.

“Kita mengusulkan kepada pemerintah untuk melibatkan mereka. Karena RT dan RW kan lebih tau pemilik rumah ada atau tidak orangnya karena kadang mereka malas keluar buat bayar pajak,” terang Hermanto, Jumat (2/9/2016).

Seharusnya Pemkot Depok dapat menggali pendapatan pajak karena. Daerag tidak boleh mengandalkan Pemerintah Pusat.

“Ini tugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Depok karena masih banyak yang bisa kita gali dari sumber pajak,” jelasnya.

Untuk itu dirinya berharap pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan daerah, dirinya mengusulkan agar dilakukan kembali pendataan ulang wajib pajak.

“Ini sesuai dengan pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan setelah kita lakukan pendataan ulang langkah selanjutnya lakukan jemput bola terhadap wajib pajak,” paparnya.

Lebih lanjut Hermanto menjelaskan bahwa pendapatan di sektor pajak telah terjadi kebocoran sebesar 30 persen untuk itulah Pemerintah harus dapat menutup kebocoran tersebut.

“Kebocoran berasal dari sektor pajak, retribusi, mungkin istilahnya belum terdata atau tertagih, untuk itu kami mengusulkan pendataan ulang dan melibatkan pengurus lingkungan,” papar dia.

Jika memakai pihak ketiga mereka minta ke kelurahan dan kecamatan. “Kalau memang ada anggaran kasih saja ke RT atau RW karena datanya bisa lebih valis lagi,” tutup dia.(*)

Reporter : Yopi Setyabudi
Editor : Dicky Zulkifly