Foto : Terkait penundaan DAU, DPRD Jawa Barat, melakukan konsultasi dan belajar secara langsung tata kelola anggaran yang baik kepada Pemkab Purwakarta, Rabu (31/8/2016).(Redaksi)

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, melakukan konsultasi dan belajar secara langsung tata kelola anggaran yang baik kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Rabu (31/8/2016).

Konsultasi dilakukan lembaga legislasi tingkat Provinsi Jawa Barat itu, berkenaan dengan penundaan sementara transfer dana alokasi umum (DAU). Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran DAU tahun 2016.

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berbagi tips membangun dengan skala prioritas dalam penggunaan dana publik untuk belanja daerah. Tips ini ia sampaikan kepada anggota DPRD Jawa Barat yang berkonsultasi terkait tata kelola APBD.(Redaksi)

Agenda bertajuk study banding itu, bertujuan agar Jawa Barat, termasuk kabupaten kota di dalamnya tidak melakukan kekeliruan yang sama. Sehingga mengakibatkan DAU ditunda penyalurannya. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang terkena imbas peraturan ini, termasuk 12 kabupaten kota.

Anggota DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, beserta kolega sengaja datang, untuk mempelajari langsung kiat-kiat Purwakarta yang mampu mengelola APBD secara tepat sasaran dan akuntabel.

Foto : Produk pembangunan Pemkab Purwakarta, jalan puluhan kilometer melintang di Kecamatan Babakan Cikao, Jatiluhur dan Sukasari menghubungkan Purwakarta, Cianjur, Bogor dan Karawang.(Redaksi)

“Kami ingin belajar kepada Kang Dedi, Bupati Purwakarta. Provinsi Jawa Barat termasuk yang DAU-nya ditunda. Purwakarta kok bisa gak ditunda? Kiatnya coba kami pelajari,” kata Untung.

Purwakarta terpilih menjadi objek study banding karena selama delapan tahun fokus pada pembangunan infrastruktur dan ruang publik. Termasuk, Purwakarta merupakan daerah yang tidak terkena penundaan DAU.

Foto : Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menuturkan, guna APBD tepat sasaran, segera dibelanjakan untuk keperluan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan sekolah.(Redaksi)

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan mengapresiasi prestasi Purwakarta dalam hal pengelolaan keuangan. Dia berharap strategi pengelolaan keuangan di Purwakarta dapat juga diaplikasikan ditingkat Jawa Barat agar ke depan Jawa Barat bisa lebih terarah dan akuntabel dalam mengelola APBD.

“Kalau DAU lancar artinya APBD-nya memiliki performa yang bagus. Dana publik diserap untuk pembangunan. Itu bagus. Kita harus belajar pada yang bagus-bagus agar ikut bagus,” terabg Ali.

Dalam paparannya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berbagi tips membangun skala prioritas dalam penggunaan dana publik untuk belanja daerah. Guna APBD dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka harus segera dibelanjakan untuk keperluan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan sekolah.

Foto : Kabupaten Purwakarta sejak 2008 sudah menghapus biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, rapat-rapat pegawai dan workshop yang dinilai penggunaannya tidak tepat sasaran. Dan ini hasilnya.(Redaksi)

Selain itu, jaminan kesehatan juga merupakan poin yang dapat segera menyerap APBD secara tepat sasaran.

“Kalau mau cepat terserap, jangan menunggu lelang. Kita di Purwakarta dari Januari-Maret sudah menggulirkan Bantuan Keuangan Desa, fokusnya infrastruktur. Jadi pembangunan bisa berlangsung tanpa harus menunggu lelang. Anggaran sudah terserap dari mulai awal tahun,” jelas pria yang akrab disapa Kang Dedi ini.

Sebagaimana, Kabupaten Purwakarta sejak 2008 sudah menghapus biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, rapat-rapat pegawai dan workshop yang dinilai penggunaannya tidak tepat sasaran.

Bahkan biaya telepon dan tagihan air pun dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur di pelosok desa. Tahun ini, Purwakarta tengah membangun 300 Km jalan dengan konstruksi beton, jumlah itu termasuk penyelesaian jalan lingkar Sukasari sepanjang 57 Km.(adv)

Editor : Dicky Zulkifly