Foto : Walikota Bandung, Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan wara setempat di Ruang Rapat Pendopo Kota Bandung, Jumat (29/7/2016).(Redaksi)

BANDUNG, headlinejabar.com

Pasca pembongkaran bangunan warga RW 02 dan RW 03 Kel. Babakan Jeruk, Kec. Andir, Walikota Bandung, Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan wara setempat di Ruang Rapat Pendopo Kota Bandung, Jumat (29/7/2016). Pertemuan tersebut membahas solusi atas dampak pembongkaran terhadap situasi sosial dan perekonomian warga.

“Tadi rapat bersama seluruh warga dan perwakilan mencoba mencari solusi,” ungkap Ridwan Kamil usai pertemuan.

Ia menerangkan bahwa Pemerintah Kota Bandung menawarkan empat solusi kepada warga. Pertama, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan hukum kepada warga untuk mengawal penyelesaian sengketa tanah. Sebab menurut warga, PT. KAI belum bisa membuktikan status kepemilikan tanahnya.

“Yang pertama adalah akan memberi bantuan hukum kepada warga untuk melakukan upaya-upaya koridor hukum terkait masalah tanah di sana, yang meskipun sudah dibongkar, menurut warga, PT. KAI belum bisa membuktikan status kepemilikan tanahnya,” terang Ridwan. Ia juga akan mengerahkan Bagian Hukum Pemkot Bandung untuk turut serta menyusuri status hukum dari kasus ini.

Kedua, yakni solusi tempat tinggal bagi warga. Terkait hal tersebut, Ridwan memerintahkan Camat Andir, Nofidi H. Ekaputra untuk memetakan status kependudukan warga yang ada di wilayah tersebut.

“Warga itu ada dua tipe, ada yang betul-betul tinggal di sana, ada yang rumahnya tidak disana tapi usahanya di sana,” jelas Ridwan.

Ia ingin memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan status kependudukan tersebut. “Kepada yg betul-betul tinggal di sana, dan tidak punya hunian, kita akan bantu ke Apartemen Rakyat, antara lain, sedang diteliti, di Sadang Serang atau di Rancacili,” kata Ridwan. Proses tersebut masih dikaji kemungkinan solusi alternatif lainnya.

Lain halnya dengan bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak tinggal di sana tetapi menjalankan usaha di wilayah tersebut. Untuk solusinya yang ketiga, Ridwan akan menyampaikan aspirasi kepada PT. KAI agar memberikan ruang bagi warga untuk tetap bisa melakukan usaha perekonomian.

“Karena bagaimanapun selama ini, puluhan tahun, bisnis mereka hubungannya dengan bisnis yang terjadi keramaian warga dan penumpang kereta,” tambahnya. Aspirasi tersebut akan segera disampaikan usai menerima data kependudukan lengkap dari Camat Andir dalam 1×24 jam.

Sebagian besar warga, selain kehilangan tempat tinggal, juga kehilangan mata pencaharian. Mereka yang sebagian besar berusaha di bidang logistik, transportasi, dan rumah makan, kini tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Bagi mereka, Ridwan menawarkan solusi keempat, yakni program Kredit Melati. Upaya tersebut akan dikoordinasikan dalam waktu seminggu ini.

“Selama mereka punya KTP Bandung tidak masalah. Tidak punya apa-apa pun kita akan bantu agar mereka bisa langsung berjualan, berusaha lagi dalam waktu secepat-cepatnya,” ucap Ridwan.

Upaya yang dilakukan Ridwan untuk mengantisipasi dampak sosial lainnya adalah dengan menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memastikan agar seluruh anak di wilayah tersebut tetap bisa bersekolah.

“Selama proses emergency ini, saya minta Dinsos untuk membantu, anak-anak tidak boleh tidak sekolah,” tuturnya. Ia meminta agar kebutuhan, baik berupa makanan, seragam, hingga air bersih bisa dipenuhi. “Sehingga warga bisa melaksanakan transisi ini tanpa masalah,” imbuhnya.

Usai melaksanakan pertemuan dengan wali kota, warga merasa puas. Semuanya mengapresiasi bantuan dari Pemkot Bandung. Pertemuan diakhiri dengan berfoto bersama.

Wali Kota Sesalkan Pembongkaran

Terkait dengan pembongkaran bangunan di wilayah PT. KAI, Ridwan mengaku sangat menyesali proses tersebut. Ia tidak merasa dilapori akan adanya pembongkaran. Ridwan baru mengetahui melalui ajudannya saat dirinya sudah berada di Jambi untuk menghadiri pertemuan APEKSI se-Indonesia.

“Saya pribadi tidak tahu. Kalau tahu pasti kan saya melakukan upaya-upaya ekstra,” tuturnya. Usai menerima laporan tersebut, Ridwan hanya bisa berkoordinasi melalui telepon.

Ridwan pun berencana menemui pihak PT. KAI untuk meluruskan permasalahan ini dalam waktu dekat. Ia menunggu laporan dari camatnya terkait data kependudukan dan dokumen lain yang diperlukan. Sementara ini, ia baru bisa memantau situasi di lapangan dan melakukan tindakan jangka pendek. Namun demikian, ia akan berusaha agar warga dapat kembali melangsungkan kehidupannya seperti sedia kala.

“Mau bagaimanapun, mereka yang KTP Bandung kan warga saya. Nggak mungkin mereka menggelandang, terus saya biarkan,” tegasnya.(*)

Editor : Dicky Zulkifly