JAKARTA, headlinejabar.com

Enam bulan sudah, pengerjaan proyek strategis nasional berjalan. Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) mendapati beberapa informasi mengejutkan. Dari 225 proyek, 139 proyek di antaranya berada pada posisi 56 persen, bahkan ada yang masih dalam tahap perencanaan.

Sisanya sebanyak 88 proyek atau 84 persen dari total rencana pengerjaan, berada pada tahapan pelaksanaan. Presiden menemukan beberapa masalah di lapangan, misal masalah pendanaan atau masalah pemeriksaan lahan, dan masalah lainnya sebagai penghambat suksesi pengerjaan proyek strategis nasional.

Presiden Jokowi menegaskan, masalah ini harus segera dipecahkan. “Saya minta Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kantor Staf Presiden terus memantau kinerja proyek-proyek ini secara realtime, dan kalau ada hambatan harus segera diketahui di mana letak hambatannya,” ujar Presiden dalam rapat terbatas (Ratas), di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (6/6/2016).

Sebagaimana diketahui, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada 8 Januari 2016 untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis agar kebutuhan dasar terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Untuk itu dalam rapat terbatas ini, Presiden menginstruksikan para menteri untuk fokus terhadap program-program prioritas yang mencakup 225 proyek di 13 sektor bisa berjalan dengan baik.

“Dan harus kita pastikan bahwa proyek jalan, kereta, bandara, pelabuhan, perumahan, pertanian/kelautan, air bersih, kawasan, bendungan, teknologi, smelter dan juga pos lintas batas, program kelistrikan, semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Presiden.(*)

Editor : Dicky Zulkifly