Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Jawa Barat, Dr Ir Achmad Nasir Biasane MSi mengatakan, Kadin di masa lalu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan. Padahal, Kadin mempunyai peran strategis dalam pembangunan, utamanya di Kota Depok.
“Pada periode yang lalu, Kadin itu perananya sangat kecil. Padahal undang-undang pemerintah daerah maupun aturan yang ada, Kadin sama kedudukannya dengan pemerintah. Hanya beda persoalan-persoalan garapan,” jelas Achmad kepada headlinejabar.com di Kota Depok, Jumat (20/5/2016).
Kadin mempunyai tugas yang strategis untuk pembangunan di Kota Depok baik itu masalah ekonomi, kewirausahaan maupun menarik investor untuk hadir di Kota Depok.
“Kadin harus mampu mengembangkan perekonomian di Kota Depok. Kadin harus mampu melakukan perkembangan ekonomi dan penyelesaian tenaga kerja melalui kewirausahaan. Terakhir, Kadin harus membantu pemerintah dalam memajukan laju investasi,” papar dia.
Achmad Nasir menjelaskan, saat ini orientasi Kadin Kota Depok sudah masuk pada arah poltis. Padahal, Kadin itu tidak boleh berpolitik.
“Kadin bukan tidak boleh berpolitik dalam artian karena politik Kadin adalah politik investasi. Politik Kadin adalah poltik usaha. Politik Kadin adalah bagaimana mengembangkan kewirausahaan di Kota Depok,” terang Achmad Nasir.
Kadin tidak boleh bergantung pada proyek anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Karena seharusnya Kadin itu menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan Kota Depok dengan mendatangkan investor ke Kota Depok.
“Kadin bukan tidak boleh menikmati APBD tetapi tidak pantas karena saat ini re-investasi Kadin itu tidak jalan seharusnya kalau Kadin mendapatkan proyek di pemerintah. Kadin harus melakukan investasi dan bagaimana Kadin dapat mensejahteraakan anggotanya,” katanya.
Saat di singgung awak media terkait pencalonan dirinya menjadi Ketua Kadin Kota Depok, Nasir menegaskan bahwa saat ini dirinya belum dapat memutuskan apakah maju atau tidak.
“Saat ini saya belum bisa menentukan sikap karena untuk menjadi pengurus Kadin, berarti saya harus melepas persoalan politik. Saya harus mencurahkan waktu saya untuk persoalan ekonomi di Depok,” terang Nasir.
Bukan berarti tidak boleh berpolitik juga karena bagi Nasir, tidak etis jika seseorang sudah mempunyai jabatan tertentu di partai, kemudian menjadi sebagai pengurus Kadin.
“Itu buat saya tidak beretika. Karena di takutakan apakah saya bisa netral menghantar Kadin lebih baik atau malah sebaliknya saya malah bisa merusak kondisi Kadin,” tutup dia.(*)
