Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentah yang jatuh pada 15 Februari 2017. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, sedikitnya tiga daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tingkat kabupaten kota tersebut.
Tiga daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2017 yakni Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Menghadapi kontestasi politik tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku akan menyiapkan kader terbaik partainya dengan target kemenangan di seluruh wilayah.
Dalam perhelatan Pilkada khususnya Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi partainya berpegang pada mekanisme internal dan eksternal organisasi. Melalui mekanisme internal Dedi mengharuskan kepada siapapun kader Partai Golkar agar menjalani tahapan seleksi internal partai.
“Dalam tahapan seleksi kami dapat melihat ini kader mau ngapain aja kalau nanti menjadi Kepala Daerah artinya visi dan misi yang jelas dan rasional harus mereka miliki. Selain itu dapat kami dinilai sisi etikanya seperti apa. Apakah pernah melakukan tindakan tercela dan membuat malu organisasi atau tidak,” kata Dedi di sela acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/5/2016).
Adapun mekanisme eksternal, Dedi yang juga masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta periode kedua ini harus ada survey objektif yang hanya terikat oleh metode ilmiah bukan pesanan partai.
“Ini penting untuk dibangun menjadi tradisi. Tidak boleh seseorang dicalonkan hanya atas dasar kedekatan dengan elit partai. Makanya kami akan survey dulu. Siapapun kader yang leading dalam survey itu akan kami dukung,” terang Dedi.
Dedi melanjutkan paparannya dengan mengatakan bahwa survey yang nanti dilakukan oleh partainya tidak terbatas pada pra pilkada saja tetapi pasca pilkada akan dilakukan survey berupa survey kinerja. Langkah ini dia maksudkan agar dapat diketahui sejauh mana kader golkar menjalankan doktrin kekaryaan.
“Kader Golkar yang hari ini memangku jabatan sebagai pejabat publik pun harus di survey kinerjanya, baik kinerja di eksekutif maupun kinerja di lembaga legislatif sehingga diketahui apakah sang kader ini benar-benar bekerja untuk rakyat atau tidak,” tutup Dedi.(*)
