PURWAKARTA, headlinejabar.com

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Fadil Karsoma menanggapi seputar permasalahan bantuan provinsi (Banprov) Jawa Barat sebesar Rp 28 miliar yang diterimanya.

“Ya kita dapat bantuan sebesar Rp 28 miliar dari provinsi. Teralokasikan untuk tahun 2016 ini. Rencananya bantuan ini dicairkan bertahap, sesuai kebutuhan,” terang Sekda Fadil kepada headlinejabar.com saat ditemui di DPRD Purwakarta, Rabu (13/4/2016).

Meski pada kenyataannya ada daerah lain di Jawa Barat yang lebih kecil menerima Banprov, ia akan melakukan evaluasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Purwakarta untuk kembali mengajukan.

“Ajuin lagi. Mudah-mudahan bisa tembus di perubahan,” jelas Fadil.

Persoalan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyetujui pencairan Banprov untuk Purwakarta hanya sebesar Rp 28 milliar rupannya menjadi kegaduhan tersendiri di internal Pemkab Purwakarta. Banprov diajukan Purwakarta sebesar Rp 400 milliar untuk masa pencairan tahun ini. 

Sempat beredar opini di publik Purwakarta yang menyasar pihak Pemprov Jawa Barat diduga telah mmelakukan diskriminasi anggaran. Namun, Sekda Fadil tak mau menanggapi masalah ini dengan opini yang dangkal.

“Nggal lah, komunikasi kita (Pemkab dan Pemprov, red) baik-baik aja. Gak ada unsur,” jawab dia.

Baca Juga : Pahit, Purwakarta Terima Banprov Terkecil di Jawa Barat

Ditanya untuk apa alokasi Banprov tersebut, Fadil menjawab, kalau tidak salah diposkan untuk alokasi kebutuhan pendidikan. Namun kembali Fadil menyebut, ia belum memahami betul mengapa Purwakarta hanya mendapat dana yang jauh lebih kecil dari sebuah keharusan.

“Sekda belum memahami betul, mekanisme dan teknisan yang ada di provinsi,” papar dia.

Namun dalam pengajuan tahap selanjutnya, Pemkab Purwakarta akan mendorong bantuan pengadaan mobil sampah, infrastruktur pendidikan yang diharapkan tembus dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Pemprov Jawa Barat.

“Kita akan ngajukan lagi permohonan infrastruktur, program Jabar Caang untuk tahun depan. Di perubahan kita masi memiliki harapan,” kata Fadil. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sempat melakukan telekonferens dengan Pemkab Purwakarta. Menurut Fadil, Gubernur Aher menyebut Purwakarta sukses dalam menjalankan pembangunan. Namun, Fadil tak menjawab saat ditanyai seputar ada apa di balik fenomena Banprov pahit ini.

“Pak gubernur bilang, Purwakarta Kota Nyentrik. Sukses dalam melakukan pembangunan dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Barat,” ujar Fadil.

Lain hal dengan Kepala Bappeda Purwakarta, Tri Hartono yang menilai kondisi ini tak etis. Alasannya, dana yang keluar dari Banprov itu tak sesuai dengan mekanisme pengajuan. Bahkan, Tri menyebut, ini di luar keharusan.

“Ini tak etis, landasan dan sumbernya dari mana?,” demikian Tri, menjawab pertanyaan headlinejabar.com saat ditemui di ruang dinasnya, Selasa (12/4/2016) kemarin.

Tri mengaku sudah mengetahui akar permasalahan yang ada. Dari paparan birokrat senior ini sempat keluar pernyataan, tidak sinkronnya dana Banprov disebabkan karena persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat. Namun, kembali Tri menilai, hal ini tak etis dan di luar logika maupun hukum anggaran pemerintahan.

“Tunggu sepulang saya dari Musrenbang Pemprov Jawa Barat Jumat nanti. Besok (hari ini, red) saya berangkat. Nanti sekalian sama oleh-oleh Musrenbang saya paparkan,” ucap Tri menutup.(*)

Reporter /Editor : Dicky Zulkifly