Entah ada masalah apa antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pemkab Purwakarta mengajukan bantuan provinsi (Banprov) sebesar Rp400 milliar yang diajukan untuk masa pencairan tahun ini. Tetapi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyetujui pencairan Banprov untuk Purwakarta hanya sebesar Rp28 milliar.
Terkait permasalahan ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sampai berani menyebut jika tahun 2016 ini, sebagai tahun terpahit yang diterima oleh Pemkab Purwakarta. Bahkan Dedi mengaku heran dengan kenyataan, Banprov dicairkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Tahun ini tahun yang pahit bagi Kabupaten Purwakarta,” ungkap Bupati Dedi kepada sejumlah awak media di Purwakarta, Kamis (7/4/2016).
Yang jelas, Dedi menyebut jika ajuan anggaran Banprov sebesar itu sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh Purwakarta. Dengan hanya di-ACC sebesar Rp28 milliar dari ajuan sebesar Rp400 milliar, ini tak sesuai dengan yang diharapkan Pemkab Purwakarta. “Tentunya ini sangat jauh dari apa yang diharapkan,” papar Dedi.
Jika dilihat dari politik anggaran Pemkab Purwakarta mengajukan dana sebesar sesuai dengan kebutuhan yang ada. “Konon kabarnya, Pemkab Purwakarta mendapatkan anggaran (Banprov, red) paling kecil di antara kabupaten di Jawa Barat,” terang Dedi.
Apakah pencairan Banprov ini terkait ajuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan Purwakarta, atau ada faktor lain yang menyendat proses pencairan alokasi anggaran dari provinsi tersendat. Sejumlah media di Purwakarta mencurigai persoalan ini ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Namun, saat diajak diskusi seputar politik, Bupati Dedi enggan berkomentar lebih jauh.
“Kalau persoalan politik saya enggak mau komentar, yang pastinya apa yang kita ajukan sesuai dengan kebutuhan,” tutup Dedi.(*)
